Kabar24.com, JAKARTA — Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melakukan penataan di tubuh manajemen PT Garuda Indonesia Tbk. menuai apresiasi.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Direktur Utama Garuda Indonesia Ini Gusti Ngurah Askhara Danadiputra memang perlu diambil langkah tegas.
"Kami mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir memecat AA dari posisi Direktur Utama PT Garuda Indonesia sebagai bentuk pelanggaran integritas dan kepabeanan. Setelah diketahui AA menyelundupkan Motor Harley Davidson dan Sepeda Brompton menggunakan pesawat yang baru dibeli Garuda," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (9/12/2019).
Tetapi langkah Erick tersebut, tidak boleh berhenti sampai pada kasus Harley dan Brompton Dirut Garuda semata karena masih banyak pekerjaan rumah
Kementerian BUMN.
Lebih lanjut Handi berharap Menteri Erick memaparkan program kerja tentang pengelolaan BUMN.
Dia menyebut sejumlah masalah BUMN yang harus diselesaikan Erick dalam 5 tahunmendatang.
Dian menyebut sebagian besar BUMN menunjukkan merugi.
Data terakhir, dari 142 BUMN, sebagian besar masih merugi. Dari jumlah tersebut yang mampu meraih laba hanya sekitar 25 BUMN. Sisanya tidak signifikan bahkan merugi.
Lalu, dia menjelaskan tata kelola BUMN melum tuntas.
"Kita belum melihat pola pengelolaan BUMN ke depan yang akan dibangun oleh Erick, apakah restrukturisasi, privatisasi, merger atau holding," jelasnya.
Hal lain, menurutnya BUMN masih terjerat utang yang besar. Hingga akhir 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp. 1.960 triliun.
"Utang BUMN akan sangat memberatkan keuangan BUMN dan negara. Selain itu, risiko gagal bayar juga besar, ini akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah," jelasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah dividen BUMN belum Optimal.
Target pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (dividen BUMN) baru sekitar Rp48 triliun pada 2019. Sementara itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp17 triliun, bahkan sepanjang 2015—2018 total suntikan modal kepada BUMN telah mencapai Rp130,3 triliun.
Handi juga menyebut kinerja BUMN belum sesuai harapan, termasuk sejumlah kasus korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan pelat merah.
"Masih banyak BUMN menunjukkan kinerja yang belum memenuhi harapan bahkan merugi dan perlu mendapatkan penanganan langsung."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
