Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DJKI Wakili Indonesia di Pameran Inovasi Layanan Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Indonesia dalam pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd Asean-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 26 November 2019  |  01:22 WIB
Ilustrasi, Logo Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham - repro
Ilustrasi, Logo Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham - repro

Bisnis.com,JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Indonesia dalam pameran internasional inovasi pelayanan publik pada ajang the 2nd Asean-RoK Ministerial Roundtable and Exhibition on Public Service Innovation di Busan, Korea Selatan.

Pameran ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo bersama pejabat tinggi setingkat menteri, yang melihat secara langsung inovasi pelayanan publik dilakukan negara-negara Asean lainnya.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Molan Tarigan menyampaikan, bahwa kesempatan DJKI dalam mengikuti pameran ini tidak lepas dari capaiannya dalam menghadirkan inovasi Pencatatan Hak Cipta dengan Teknologi Kriptografi.

“Sebelumnya kita berhasil masuk peringkat pertama ajang Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” ujar Molan Tarigan dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (25/11/2019).

Menurut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa pencatatan hak cipta kriptografi yang diakses secara daring ini dapat memudahkan para kreator, dosen, peneliti, penulis buku, dan pekerja seni dalam melindungi karyanya.

“Sebab inovasi yang telah dikembangkan sejak tahun 2015 ini memiliki keunggulan layanan 24 jam yang dapat diakses kapan pun dan di mana saja,” ucap Diah Natalisa

Selain itu, dari sisi keamanan, penerapan teknologi kriptografi pada sertifikat digital dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadikan dokumen tersebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi, dengan disertai QR Code yang tertera pada sertifikat mempermudah untuk validasi keaslian data.

“Inovasi ini juga memangkas jangka waktu pencatatan hak cipta yang dulunya selesai dalam waktu 120 hari atau lebih, kini dapat dipangkas menjadi satu hari,” tutur Molan.

Kemudahan lainnya adalah dari sisi pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terintegrasi dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI yang dapat dilakukan di 78 Bank serta e-Commerce seperti tokopedia.

Dengan adanya sistem ini terjadi kenaikan prosentase pencatatan hak cipta. Statistik menunjukan bahwa terjadi peningkatan secara eksponensial dengan diterapkannya pencatatan ciptaan secara elektronik melalui aplikasi e-HakCipta.

Molan mengungkapkan, bahwa pada tahun 2018 sampai 2019, jumlah pencatatan hak cipta yang diterima DJKI sebesar 59.453. Sedangkan di tahun 2015 dan 2016, jumlah yang di terima DJKI hanya 13.708 pencatatan.

“Dari data tersebut, menandakan bahwa dengan adanya aplikasi e-Hak Cipta, kepedulian masyarakat untuk melindungi karyanya melalui pencatatan hak cipta ke DJKI menjadi sangat tinggi,” tutup Molan.

Ia menambahkan, kesuksesan inovasi pencatatan hak cipta yang dikembangkan oleh DJKI ini menjadi perhatian sejumlah kantor kekayaan intelektual (KI) di dunia, salah satunya Organisasi Kekayaan Inteletual Regional Afrika atau African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO).

“ARIPO yang beranggotakan 19 negara dari Benua Afrika ini berencana akan mengadopsi sistem yang dibuat oleh DJKI. ARIPO beranggapan sistem tersebut sangat tepat untuk diterapkankan di negara-negara anggotanya,” ungkap molan menjelaskan.

Di samping itu semua, dibangunnya inovasi e-HakCipta secara online sistem ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta bebas dari pungli dan korupsi. Dampak positif lainya adalah meningkatnya jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi kekayaan intelektual.

Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, nantinya dapat mendorong pertumbuhan perokonomian nasional. Sebab, di era sekarang yang memasuki industri 4.0, negara-negara yang dapat menguasai pasar global adalah negara yang mengandalkan kekayaan inteletualnya. Khususnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi kemenkumham
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top