Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PP Pencegahan Terorisme, DPR Akan Panggil Kemendagri

Komisi II DPR mempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 25 November 2019  |  20:52 WIB
Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror. - Antara
Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi II DPR mempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

"Intinya kami ingin setiap peraturan itu lahir menyejukkan, bisa menjaga iklim kondusif, tidak kemudian mengundang kontroversi, apalagi di tengah masyarakat," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR, Senin (25/11/2019).

Karena itulah, Komisi II akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) untuk meminta penjelasan terkait keluarnya PP tersebut.

"Apalagi, tindak lanjutnya adalah di terbitkan SKB yang diinisiasi oleh Men-PAN RB. Kami akan mengundang secara khusus Menpan RB dan Mendagri. Untuk Mendagri sudah dijadwalkan tanggal 28 November mungkin ini akan jadi salah satu yang akan kami angkat," ujarnya.

Menurut Doli, pihaknya akan meminta penjelasan terkait dengan lahirnya poin-poin dalam PP yang kontrovesial.

Salah satunya adalah orang yang berpenghasilan rendah berpotensi terpapar radikalisme.

"Saya yakin Presiden Jokowi akan bisa mendengarkan itu. Kita berharap kalau banyak masukan dari masyarakat untuk merevisi PP, itu saya kira nanti pemerintah akan mendengarkan," katanya.

Pada bagian lain, Doli juga ingin mempertanyakan sejauh mana urgensinya PP tersebut diterbitkan karena perlu ditanyakan apakah sudah dilakukan dialog dengan kelompok masyarakat sebelum PP tersebut dibuat.

Dia menilai terbitnya PP dan SKB tidak harus disertai tindakan-tindakan yang berlebihan dan represif, apalagi ada tenggat waktu untuk uji publik terhadap PP.

"Saya kira nanti akan banyak masukan terhadap terbitnya dua peraturan ini. Saya kira pemerintah juga bisa terbuka menerima masukan dan melanjutkan dengan dialog. Jika masukan itu positif, Presiden Jokowi akan terbuka untuk revisi," katanya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr terorisme
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top