Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo berencana menambah 6 wakil menteri lagi. Sebelumnya Jokowi telah mengumumkan 12 nama dan diberikan kepada pendukung yang belum mendapat jatah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan bahwa urusan seperti itu adalah hak prerogatif presiden.
“Saya belum mendengar secara langsung dari Presiden. Saya baru mendengarnya dari media saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Puan menjelaskan bahwa sebaiknya semua pihak menunggu apakah benar Jokowi akan menambah wakil menteri (wamen). Jika iya, jumlahnya harus dipastikan benar enam, lebih sedikit, atau banyak.
“Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu tidak sesuai. Tapi kalau kita bicara ini prerogratif presiden, ya ini prerogratif presiden,” jelasnya.
Puan menuturkan bahwa Presiden pasti punya alasan dan pertimbangan untuk menambah wamen. Dia yakin ini demi keefektifan dan kebaikan kinerja.
Baca Juga
“Tentu saja penambahan ini nggak efisien makanya saya menyampaikannya efektif dan baik. Jadi ya kita lihat, karena saya belum denger,” jelasnya.
Kepala Staf Keresidenan, Moeldoko adalah orang pertama mengembuskan Jokowi kemungkinan menambah wamen. Di sisi lain, ada tiga partai koalisi yang belum mendapat jatah kabinet, yaitu PBB, PKPI, dan Hanura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
