Desa Fiktif, Wapres Ma'ruf Perintahkan Periksa Ulang

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan dilakukan update desa yang menerima aliran dana dari APBN.

Anggara Pernando - Bisnis.com

Jumat, 8 November 2019 | 16:22

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi./ANTARA FOTO-Wahyu Putro A.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan dilakukan update desa yang menerima aliran dana dari APBN.

"Jadi tidak hanya menerima laporan tapi juga mengecek betul benar atau tidak jumlah desa itu [yang menerima dana desa]," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Menurutnya, dengan melakukan update penyimpangan yang terjadi namun belum ditemukan dapat segera terungkap.

"Jadi memang supaya dana-dana APBN itu sampai kepada yang betul-betul bermanfaat untu masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di Indonesia.

"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," jelasnya beberapa waktu lalu.

Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2%.