Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pemilihan kepala daerah secara langsung ada mudaratnya karena marak politik uang. Hal itu dinilai sebagai awal dari terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah.
Mengomentari Tito Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan bahwa Mendagri sebaiknya berhati-hati membuat pernyataan.
“Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat,” katanya melalui pesan instan, Kamis (7/11/2019).
Mardani menjelaskan bahwa partainya tidak masalah mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk jika harus mengubah undang-undang (UU). Baginya, pasti ada pro dan kontra.
PKS, tambah Mardani, ingin menurunkan ambang batas pencalonan dari 20 persen menjadi 7 persen. Ada pula hal-hal lain yang menjadi catatannya.
“Waktu kampanye kelamaan, biaya masih tinggi, money politics masih ada tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung, dan bertanggung jawab langsung pada masyarakat. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” jelas Mardani.
Sebelumnya, Tito menilai biaya politik yang tinggi membuat potensi korupsi kepala daerah yang terpilih semakin besar. Itulah sebabnya Tito mempertanyakan apakah sistem ini masih relevan pada era reformasi.
“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi. Tapi kita lihat mudaratnya juga ada. Politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya Rp30 miliar, mau jadi bupati mana berani dia. Sudah mahar politik,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
