Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Sumsel dari Jabatan Kordiv

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan seorang anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatra Selatan dari jabatan koordinator divisi.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 31 Oktober 2019  |  20:55 WIB
Ilustrasi-Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memasang spanduk Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjelang hari pencoblosan pilkada serentak 2018. - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Ilustrasi-Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memasang spanduk Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjelang hari pencoblosan pilkada serentak 2018. - Bisnis.com/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan seorang anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatra Selatan dari jabatan koordinator divisi.

Putusan tersebut dibacakan di Ruang Sidang DKPP dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 perkara.

Anggota Bawaslu Sumsel bernama Junaidi mendapatkan dua sanksi dari DKPP, yaitu Peringatan Keras dan Diberhentikan dari Jabatannya sebagai Koordinator Divisi (Kordiv).

"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Junaidi dan Pemberhentian dari Jabatan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi," kata Ketua majelis Harjono dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2019).

Selain itu, dalam sidang yang sama DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sebanyak 7 penyelenggara Pemilu mendapat sanksi Peringatan Keras dan 13 penyelenggara Pemilu mendapat sanksi Peringatan.

Tujuh penyelenggara Pemilu yang diberi sanksi Peringatan Keras terdiri dari lima Anggota KPU Kabupaten Bungo (Teradu pada nomor perkara 149-PKE-DKPP/VI/2019) dan dua Anggota Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan (Teradu pada nomor perkara 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 229-PKE-DKPP/VIII/2019).

Peringatan Keras juga diberikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto. Sedangkan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel yang menjadi Teradu pada perkara yang sama mendapat sanksi Peringatan.

Selain itu DKPP memulihkan nama baik atau merehabilitasi 78 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam 12 perkara dugaan pelanggaran KEPP.

Para penyelenggara Pemilu tersebut berasal dari KPU dan Bawaslu provinsi, kabupaten/kota.

Total jumlah penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu dalam perkara yang putusannya dibacakan hari ini berjumlah 98 orang, terdiri atas 62 jajaran KPU dan 36 jajaran Bawaslu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bawaslu dkpp
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top