Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ma'ruf Amin Targetkan Angka Stunting Indonesia Turun Hingga 7 Persen

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menargetkan angka anak kerdil (stunting) di Indonesia bisa turun hingga 7%.
Ilustrasi stunting/Reuters
Ilustrasi stunting/Reuters

Bisnis.com, DENPASAR – Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menargetkan angka anak kerdil (stunting) di Indonesia bisa turun hingga 7 persen.

Hal itu disampaikan setelah mengunjungi Posyandu di Desa Pecatu, Denpasar, Bali. Ma'ruf Amin didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Kadir.

"Saya meninjau ke sini untuk memperoleh gambaran seperti apa penanganan, pertama soal kesmas terutama pencegahan stunting. Ternyata, angka stunting di sini [Bali] sudah tinggal 16%. Padahal tingkat nasional masih 27%, masih di atas standar internasional 20%," katanya di Desa Pecatu, Denpasar, Bali, Kamis (31/10/2019).

Di Desa Pecatu, Ma'ruf melihat bagaimana para kader Posyandu dan pemerintah daerah bekerja sama melakukan upaya pencegahan stunting secara sistematis. Pemerintah Bali, lanjutnya, tidak hanya memfokuskan pencegahan stunting kepada bayi dan balita. Justru, sosialisasi pemahanan gejala anak kerdil dilakukan kepada masyarakat usia remaja dan orang dewasa yang menikah.

Dengan demikian, warga yang ingin menikah sudah mengetahui langkah-langkah untuk mengindari mendapat keturunan stunting. Menurutnya, konsep yang dilakukan pemerintah Bali sangat baik dan harus menjadi percontohan daerah lain.

"Kami ingin mengembangkan penanganan seperti di Bali ini ke seluruh Indonesia. Ini menjadi contoh yang baik. Sekarang angka kita 27%, targetnya bisa turun menjadi 20% sesuai dengan standar internasional," ungkapnya.

Dia menuturkan konsep pencegahan sangat baik untuk diterapkan. Caranya juga mudah, petugas kesehatan di Posyandu atau Puskesmas. Jadi ke depan, penanganan masalah kesehatan akan difokuskan pada pencegahan, bukan pengobatan.

Bukan itu saja, Ma'ruf Amin memastikan penanganan stunting akan dikoordinasikan dengan beberapa institusi, termasuk penggunaan anggaran. Hal itu akan dilaksanakan secara intensif mulai awal 2020.

"Kami akan koordinasikan agar dana-dana yg tersebar itu kemudian kita satukan dalam penanganananya secara bersama, tidak ego sektoral. dan pola-pola penanganannya pun supaya seragam sehingga capaiannya itu jelas. Terutama daerah-daerah yang masih tinggi [angka stunting]," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper