Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengingatkan kembali seluruh jajaran di kementeriannya untuk terus bekerja serius melayani kepentingan publik.
Terlebih lagi KLHK pada periode ini secara organisasi dan kepemimpinan bersifat 'melanjutkan' dari pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode sebelumnya.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Teknis Operasional Percepatan Implementasi Program-Program Hints KLHK bersama unsur pimpinan dan perwakilan UPT seluruh Indonesia di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
“Kerja harus serius. Jangan lalai dan lemah menjaga kedaulatan negara. Apalagi menyalahgunakan wewenang untuk hal yang tidak benar. Saya pasti akan lebih cerewet lagi pada periode ini,” tegas Siti.
Beberapa Hints utama kerja KLHK yang dibahas berorientasi pada upaya penyediaan lapangan kerja. Dia menjelaskan diskusinya dengan Presiden Jokowi pada saat ditanya dan diminta melanjutkan tugas sebagai Menteri LHK secara cukup rinci.
“Ini penting karena semua pejabat dan pelaksana harus tahu spiritnya bekerja untuk rakyat,” ujar Siti.
Pengarahan spesifik ditegaskan oleh Siti seperti perhutanan sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), mitra konservasi, HTI/HTR, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Ibu Kota Negara, carbon credit and trade, pilah sampah, sistem penunjang efektivitas dan percepatan, sistem komunikasi publik, sistem pembinaan daerah, sistem logbook, Proklim, dan lain-lain.
“Perintah Presiden sangat serius dan harus ditaati, disikapi, serta dijalankan secara serius oleh seluruh jajaran. Karena ini juga sekaligus merupakan kesempatan bagi jajaran birokasi KLHK untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan pekerjaan, baik konsep maupun operasional,” jelasnya.
Ia menegaskan kembali fokus kerja harus sesuai dengan visi-misi Presiden, dengan pijakan ideologis menuju Indonesia Maju. Salah satunya mencapai lingkungan hidup berkelanjutan, melalui pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, penegakan hukum, dan rehabilitasi lingkungan hidup.
Untuk kebijakan tata ruang secara berkeadilan, kata Siti, di antaranya melanjutkan kebijakan satu peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang, pengendalian, dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangan.
