Bisnis.com, JAKARTA — Kabinet Indonesia Maju (KIM) tidak akan berjalan efektif dan akan kembali dikocok ulang seperti pada era kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama.
Hal itu karena kabinet terlalu kegemukan ketika lebih mengakomodir partai politik ketimbang kalangan profesional.
Demikian disimpulkan dalam diskusi bertajuk Kabinet Indonesia Maju dan PR Bangsa dengan menghadirkan Anggota DPR dari Partai Nasdem, Arkanata Akram, pengamat politik Arya Fernandez dari CSIS dan Bhima Yudistira dari INDEF, Rabu (30/10/2019).
Arya Fernandez mengatakan banyaknya kader partai politik yang masuk dalam kabinet, termasuk dari Partai Gerindra, akan membuat platform kabinet sangat beragam.
Akibatnya, tidak mudah untuk menjalankan program kabinet secara efektif karena perbedaan latar belakang platform ekonomi dan politik tersebut.
“Reshuffle mungkin akan kembali terjadi atas hasil evaluasi kinerja kabinet yang tidak maksimal,” ujar Arya menegaskan Rabu (30/10/2019).
Karena itu dia mengatakan perlunya lembaga kepresidenan yang kuat yang bisa memberikan masukan dan membantu presiden dalam mengevaluasi kinerja kabinet.
Sementara itu, Bhima Yusdistira mengistilahkan KIM sebagai kabinet obesitas yang dipenuhi lemak-lemak partai politik.
Menurutnya, kabinet obesitas akan terus mendapatkan tekanan dari pimpinan partai politik terutama untuk posisi di kementerian yang berhubungan dengan kinerja ekonomi.
Sependapat dengan Arya Fernandez, Bhima juga percaya akan ada reshuffle kabinet akibat sarat kepentingan politik. Akibatnya, kabinet akan lambat dalam merespon kondisi ekonomi global yang cenderung ke arah resesi sebagaimana ditandai dengan perang dagang AS-China.
“Indonesia akan terkena dampak resesi ekonomni global,” ujarnya.
Bhima mengatakan beratnya beban kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam bekerja bersama rekan di kabinet yang lebih dominan dari kalangan partai politik termasuk di tingkat wakil menteri.
“Presiden Jokowi lebih memuaskan partai politik ketimbang kondisi objektif dalam menangani masalah ekonomi,” ujarnya.
Dia juga menyoroti sikap Presiden Jokowi yang bertolak belakang dengan pernyataannya untuk meningkatkan efektifitas birokrasi dan regulasi, sementara mengangkat banyak para wakil menteri dari kalangan politisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
