Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator BIdang Politik, Hukum, dan Keamanan M. Machfud M. D. menyebut bahwa persoalan ego sektoral menjadi tantangan terbesarnya dalam 5 tahun ke depan.
Menurutnya, kerja kementerian adalah kerja tim, bukannya kerja sektoral. "Kan, selama ini ada ego sektoral. Menteri ini, menteri itu dan sebagainya berbeda-beda. Jadi [tantangannya] kerja tim. Dan menko [menteri koordinator] tugasnya mengawal visi presiden agar bisa diimplementasikan oleh menteri-menteri dan badan-badan, lembaga-lembaga yang di bawahinya," ujarnya di Istana Negara, Kamis (24/10/2019).
Machfud mengatakan tugasnya sebagai seorang menko adalah mengawal, mengkoordinasikan, menarik yang memiliki ritme terlalu cepat, dan mendorong lembaga-lembaga yang berjalan terlalu lambat.
Tak hanya itu, dia menambahkan Presiden Jokowi menko saat ini memiliki hak veto yang nantinya bisa digunakan untuk memveto kebijakan-kebijakan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan menteri lainnya.
"Kalau dulu karena ego sektoral, para menteri di bawah menko kalau diundang hanya mengutus eselon I, eselon II. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan, menterinya merasa tidak hadir. Nah, sekarang presiden mengatakan menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia bertindak sendiri," tekannya.
Machfud juga menambahkan fungsi koordinasi memainkan peran sangat penting karena kementeriannya membawahi tiga kementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
