Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inggris Ngotot Keluar UE Akhir Bulan Ini

Pemerintah Inggris ngotot akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober meskipun ada surat dari parlemen untuk memaksa Perdana Menteri Boris Johnson mengirim permintaan kepada Uni Eropa (UE) untuk penundaan Brexit.
Perdana Menteri Inggris Theresa May tiba untuk mengadakan konferensi pers setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa yang luar biasa untuk membahas Brexit, di Brussels, Belgia 11 April 2019/Reuters
Perdana Menteri Inggris Theresa May tiba untuk mengadakan konferensi pers setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa yang luar biasa untuk membahas Brexit, di Brussels, Belgia 11 April 2019/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Inggris ngotot akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober meskipun ada surat dari parlemen untuk memaksa Perdana Menteri Boris Johnson mengirim permintaan kepada Uni Eropa (UE) untuk penundaan Brexit.

Agenda keluarnya Inggis dari UE (Brexit) telah berputar menjadi liar dalam seminggu terakhir antara kemungkinan keluar pada 31 Oktober dengan kesepakatan, dan penundaan setelah dia dipaksa untuk meminta perpanjangan pada hari Sabtu.

Kekalahan Johnson di parlemen Inggris terkait aturan pengesahan ratifikasi kesepakatan membuat perdana menteri dihadapkan pada kasus hukum yang disahkan oleh mereka yang menentang Brexit tanpa kesepakatan sehingga menuntut dia meminta penundaan hingga 31 Januari.

Johnson mengirim nota permintaan sesuai yang diminta, tetapi tidak ditandatanganinya. Sedangkan surat bertanda tangan lainnya yang dia kirim bertentangan dengan yang pertama. 

Salah satu menteri paling seniornya mengatakan Inggris masih akan meninggalkan blok itu pada 31 Oktober.

“Kita akan pergi paling lambat 31 Oktober dan kami memiliki sarana dan kemampuan untuk melakukannya,” ujar Michael Gove, menteri yang bertanggung jawab atas persiapan Brexit tanpa kesepakatan Sky News seperti dikutip Reuters, Senin (21/10).

Dia mengatakan surat itu dikirim karena parlemen mengharuskannya dikirim. Tetapi parlemen tidak dapat mengubah pikiran perdana menteri dan parlemen tidak dapat mengubah kebijakan atau tekad pemerintah, katanya.

Sedangkan Johnson mengatakan bahwa dirinya telah menjelaskan sejak menjadi Perdana Menteri kepada parlemen bahwa posisi Pemerintah adalah bahwa perpanjangan lebih lanjut akan merusak kepentingan Inggris dan mitra Uni Eropa.

Sedangkan Tusk mengatakan dia telah menerima permintaan dari Johnson dan akan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin Uni Eropa tentang reaksi blok itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper