Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Inggris Ngotot Keluar UE Akhir Bulan Ini

Pemerintah Inggris ngotot akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober meskipun ada surat dari parlemen untuk memaksa Perdana Menteri Boris Johnson mengirim permintaan kepada Uni Eropa (UE) untuk penundaan Brexit.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 21 Oktober 2019  |  06:37 WIB
Perdana Menteri Inggris Theresa May tiba untuk mengadakan konferensi pers setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa yang luar biasa untuk membahas Brexit, di Brussels, Belgia 11 April 2019 - Reuters
Perdana Menteri Inggris Theresa May tiba untuk mengadakan konferensi pers setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa yang luar biasa untuk membahas Brexit, di Brussels, Belgia 11 April 2019 - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Inggris ngotot akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober meskipun ada surat dari parlemen untuk memaksa Perdana Menteri Boris Johnson mengirim permintaan kepada Uni Eropa (UE) untuk penundaan Brexit.

Agenda keluarnya Inggis dari UE (Brexit) telah berputar menjadi liar dalam seminggu terakhir antara kemungkinan keluar pada 31 Oktober dengan kesepakatan, dan penundaan setelah dia dipaksa untuk meminta perpanjangan pada hari Sabtu.

Kekalahan Johnson di parlemen Inggris terkait aturan pengesahan ratifikasi kesepakatan membuat perdana menteri dihadapkan pada kasus hukum yang disahkan oleh mereka yang menentang Brexit tanpa kesepakatan sehingga menuntut dia meminta penundaan hingga 31 Januari.

Johnson mengirim nota permintaan sesuai yang diminta, tetapi tidak ditandatanganinya. Sedangkan surat bertanda tangan lainnya yang dia kirim bertentangan dengan yang pertama. 

Salah satu menteri paling seniornya mengatakan Inggris masih akan meninggalkan blok itu pada 31 Oktober.

“Kita akan pergi paling lambat 31 Oktober dan kami memiliki sarana dan kemampuan untuk melakukannya,” ujar Michael Gove, menteri yang bertanggung jawab atas persiapan Brexit tanpa kesepakatan Sky News seperti dikutip Reuters, Senin (21/10).

Dia mengatakan surat itu dikirim karena parlemen mengharuskannya dikirim. Tetapi parlemen tidak dapat mengubah pikiran perdana menteri dan parlemen tidak dapat mengubah kebijakan atau tekad pemerintah, katanya.

Sedangkan Johnson mengatakan bahwa dirinya telah menjelaskan sejak menjadi Perdana Menteri kepada parlemen bahwa posisi Pemerintah adalah bahwa perpanjangan lebih lanjut akan merusak kepentingan Inggris dan mitra Uni Eropa.

Sedangkan Tusk mengatakan dia telah menerima permintaan dari Johnson dan akan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin Uni Eropa tentang reaksi blok itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Brexit
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top