Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Inggris kembali meminta penundaan Brexit hingga 31 Oktober 2019, meskipun surat permintaan yang diajukan Perdana Menteri Boris Johnson ke Uni Eropa itu tidak ditandatanganinya.
Sebuah sumber pemerintah mengatakan Johnson mengirim total tiga surat kepada Donald Tusk, presiden Dewan Eropa yakni fotokopi teks yang dikenal sebagai Benn Act, catatan penutup dari utusan Uni Eropa Inggris mengatakan pemerintah hanya mematuhi hukum itu, dan surat ketiga di mana Johnson mengatakan dia tidak menginginkan perpanjangan.
"Saya telah menjelaskan sejak menjadi Perdana Menteri dan menjelaskan kepada parlemen lagi hari ini, pandangan saya, dan posisi Pemerintah, bahwa perpanjangan lebih lanjut akan merusak kepentingan Inggris dan mitra Uni Eropa kami, dan hubungan antara kami," kata Johnson.
Dalam surat ketiga, Johnson menjelaskan Brexit adalah kunci rencananya untuk mengadakan pemilihan awal, mengatakan ia yakin bahwa proses mendapatkan undang-undang Brexit melalui parlemen Inggris akan selesai sebelum 31 Oktober, menurut surat itu.
Tusk mengatakan dia telah menerima permintaan dari Johnson. "Saya sekarang akan mulai berkonsultasi dengan para pemimpin Uni Eropa tentang bagaimana bereaksi," katanya di Twitter seperti dikutip dari reuters.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada Johnson bahwa Paris membutuhkan klarifikasi cepat tentang situasi setelah pemungutan suara.
Baca Juga
"Dia mengisyaratkan penundaan tidak akan menarik perhatian siapa pun," kata salah seorang pejabat Prancis. Namun, kecil kemungkinan 27 negara anggota UE akan menolak permintaan penundaan Inggris.
Johnson berharap anggota parlemen yang menolaknya akhirnya mendukung kesepakatan perceraian yang dia sepakati dengan para pemimpin Uni Eropa minggu ini dan mengakhiri tiga tahun kebuntuan politik sejak referendum tahun 2016 untuk meninggalkan blok.
Sebaliknya, anggota parlemen memberikan suara 322 ke 306 mendukung amandemen yang mengubah final rencana Johnson dengan mewajibkannya untuk meminta penundaan pada UE.
Johnson sebelumnya telah berjanji bahwa ia akan membawa negara itu keluar dari blok pada 31 Oktober, tanpa menjelaskan bagaimana ia akan melakukan ini sementara juga mematuhi Benn Act.
"Saya tidak akan menegosiasikan penundaan dengan Uni Eropa dan hukum juga tidak memaksa saya untuk melakukannya," katanya kepada parlemen setelah anggota parlemen mendukung amandemen.
