Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tiga Aplikasi Penanganan Stunting Diluncurkan di Kantor Wakil Presiden

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebutkan dengan aplikasi penanganan kerdil akan lebih fokus dan ditangani lintas kementerian. Dengan aplikasi berbasis selular itu, maka penanganan akan dilakukan semenjak 1.000 hari kehidupan dengan fokus berdasarkan nama dan alamat terdaftar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyaksikan kesepakatan penanganan anak kerdil lintas kementerian di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/10/2019)./Anggara Pernando
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyaksikan kesepakatan penanganan anak kerdil lintas kementerian di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/10/2019)./Anggara Pernando

Bisnis.com, JAKARTA -- Kantor wakil presiden meluncurkan tiga aplikasi untuk mempercepat penanganan anak kerdil (stunting).

Aplikasi yang terdiri dari e-PPGBM, e-HDW, dan AnakSehat ini merupakan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikoordinasikan di bawah Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebutkan dengan aplikasi penanganan kerdil akan lebih fokus dan ditangani lintas kementerian. Dengan aplikasi berbasis selular itu, maka penanganan akan dilakukan semenjak 1.000 hari kehidupan dengan fokus berdasarkan nama dan alamat terdaftar.

“[Kerjasama dengan] Kemendes karena mereka punya pendampingan begitu banyak [hingga desa], mereka [tenaga lapangan] bisa mengumpulkan pendataan. Ini nanti dihubungkan dengan Kemenkes,” kata Nila di Kantor Wakil Presiden, Senin (14/10/2019).

Tiga Aplikasi Penanganan Stunting Diluncurkan di Kantor Wakil Presiden

Data yang diinput dalam aplikasi berbasis lapangan, kata Nila, akan memudahkan Kementerian Kesehatan melakukan intervensi.

“Jadi kalau anak kita lihat grafiknya sudah mulai turun, kita harus kejar dengan kita memberikan sesuatu yang meningkatkan gizi anak itu,” katanya.

Nila mengharapkan target pengurangan angka anak kerdil menjadi 28% pada tahun ini dapat direalisasikan. Kerjasama lintas kementerian ini diharapkan dapat menurunkan angka kerdil mencapai 20% sesuai target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2019-2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper