Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Australia menyangkal peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa Australia akan gagal untuk memenuhi target pengurangan emisi yang tertuang dalam perjanjian iklim Paris.
IMF memperingatkan bahwa target pengurangan emisi Australia tidak akan tercapai bahkan dengan harga karbon sebesar US$75 per ton.
Observasi tersebut dibuat oleh IMF dalam sebuah laporan tentang mitigasi perubahan iklim yang menyimpulkan bahwa pajak karbon masih merupakan solusi yang lebih hemat biaya ketimbang skema ‘feebate’.
Skema itu membebankan biaya pada aktivitas-aktivitas dengan emisi di atas rata-rata dan mensubsidi mereka yang memiliki emisi di bawah rata-rata.
Dalam laporannya, IMF menemukan bahwa jika negara-negara G20 mengenakan harga karbon yang seragam yakni sebesar US$25, US$50, dan US$75 per ton, maka emisi akan turun sebesar 19 persen, 29 persen, dan 35 persen masing-masing.
Harga karbon sebesar US$25 akan "lebih dari cukup" bagi sebagian negara, seperti China, India, dan Rusia, untuk memenuhi targetnya. Namun, bahkan dengan harga karbon US$75 per ton, Australia dan Kanada dinilai akan gagal mencapai target karena perbedaan dalam ketatnya target dan harga responsif emisi.
“Dengan harga karbon US$75 per ton, harga energi eceran di Australia akan meningkat 75 persen karena ketergantungan yang besar pada pembangkit listrik tenaga batu bara,” ungkap IMF.
Laporan ini mengemukakan bahwa kombinasi regulasi dan kebijakan ‘feebate’ di Australia hanya akan mengurangi emisi dua pertiga dari yang dihasilkan harga karbon US$50 serta akan menambah 50 persen untuk biaya mitigasi.
Kepada awak media di Canberra pada Jumat (11/10/2019), Menteri Perbendaharaan Australia Josh Frydenberg menegaskan keyakinan pemerintah untuk memenuhi dan melampaui target mereka.
“Seperti yang kalian semua tahu, dalam pemilu, kami memaparkan paket solusi iklim (Climate Solutions Package) senilai US$3,5 miliar dengan berbagai metode,” ujar Frydenberg, seperti dilansir melalui The Guardian.
Di Australia, dana pengurangan emisi yang dibentuk pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison membayar para pencemar polusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun langkah ini telah dikritik karena dengan cepat mengurangi keuntungan.
Meski PM Scott Morrison mengklaim bahwa Australia akan memenuhi target pengurangan emisi sebesar 26 persen hingga 28 persen pada tahun 2030, emisi gas rumah kaca Australia telah meningkat selama lima tahun sejak pemerintahan PM Tony Abbott menghapuskan harga karbon pada tahun 2014.
Dalam sebuah laporan terpisah, IMF memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan tidak dapat mengabaikan tujuan lingkungan dan sosial karena memiliki dampak material pada kinerja perusahaan, sebagian karena tekanan investor dan potensi kerugian besar akibat perubahan iklim.
