Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan pemerintah menjajaki penjualan sejumlah aset strategis di dalam dan luar negeri untuk membayar utang negara.
“Kami akan menjualnya dengan nilai berapa pun yang dimiliki. Biasanya, jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi tetap saja, jumlah yang terakumulasi akan menjadi besar,” katanya dalam sebuah wawancara, Rabu (18/9/2019), seperti dikutip The Star.
Namun, Mahathir belum dapat memberikan rincian mengenai aset mana saja yang dapat dijual, karena ada proses negosiasi yang sedang berlangsung untuk menemukan "harga yang tepat". Properti yang dijual tidak termasuk yang terletak di Iskandar, Johor.
“Tidak, karena properti di Johor telah terjual dan uangnya telah dibayarkan bukan kepada kami, tetapi kepada orang yang menjual tanah sehingga bukan yang kami cari,” tambahnya.
Mahathir mengatakan bahwa pemerintahan Pakatan Harapan tengah berupaya memulihkan uang yang hilang karena skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pemerintah saat ini menanggung beban utang yang cukup besar dari pemerintahan sebelumnya.
Selain menjual aset, Mahathir mengatakan bahwa Putrajaya telah menunda proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura serta proyek lain yang dianggap tidak perlu.
Mahathir juga mengatakan bahwa menekan kesenjangan keuangan dan ekonomi antara ras, daerah perkotaan, dan pedesaan negara bagian juga menjadi prioritas pemerintah saat ini. Dia mengatakan masalah distribusi kekayaan yang tidak merata dan tidak adil di negara ini perlu diperbaiki.
“Ya, kami perhatikan bahwa distribusi kekayaan di negara ini tidak merata dan bahkan tidak adil. “Misalnya, antara perkotaan dan pedesaan, ada perbedaan besar. Kita perlu memperbaikinya,” ungkapnya.
“Seluruhnya telah ditinjau, dan kami merasa bahwa kami perlu mendistribusikan kekayaan secara adil karena jika ada perbedaan besar, maka akan ada antagonisme dan hal tersebut dapat meningkat dan pecah menjadi kekerasan, ” lanjutnya.
Dr Mahathir mengatakan bahwa di masa lalu, tindakan afirmatif menjadi metode yang digunakan untuk memastikan distribusi kekayaan, namun tindakan tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak.
