Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan armada pesawat untuk atasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah ditambah sebanyak dua unit.
Agus Wibowo, Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, mengatakan mulai Senin (16/9/2019) telah datang dua pesawat tambahan untuk memperkuat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau hujan buatan di Pekanbaru.
Adapun pesawat tersebut yaitu Cassa 212-200 kapasitas 1 ton dan Hercules C-130 kapasitas 4 ton. Hingga saat ini tersedia 4 pesawat yaitu Cassa 212-200 dari BPPT dan 3 pesawat bantuan TNI.
"Seluruh pesawat akan beroperasi di 6 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pergekan pesawat sesuai dengan keberadaan awan potensi hujan hasil analisis BMK," ujar Agus melalui keterangan resminya, Selasa (17/9/2019).
Pesawat CN 295 pada Selasa (17/9/2019) pukul 06.00 WIB diberangkatkan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah karena menurut laporan BMKG sudah terdapat potensi awan hujan. Pesawat akan melakukan operasi penyemaian awan hujan di wilayah Kalimantan agar bisa menjadi hujan untuk membantu pemadaman karhutla di Kalimantan.
Adapun Presiden Jokowi juga meninjau Karhutla di Riau. Sebelum melakukan peninjauan, Presiden Joko Widodo melaksanakan salat minta hujan (istisqo) di Masjid Amrulloh, Kompleks TNI AU, Lanud RSN, Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019). Pelaksanaan salat tersebut menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sisi religi.
Baca Juga
Presiden tiba pada pukul 07.30 WIB bersama rombongan diantaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Gubernur Riau Syamsuar dan jajaran pemerintah daerah lainnya serta anak-anak yatim piatu.
Usai melaksanakan salat, Presiden Joko Widodo bersama rombongan segera menuju pangkalan udara TNI AU untuk meninjau karhutla di Kabupaten Pelalawan menggunakan helikopter kepresidenan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan upaya pencegahan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terus muncul. Hal tersebut disampaikan presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).
"Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Itu intinya," kata Wiranto.
Dia menambahkan permasalahan karhutla ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati/walikota hingga gubernur.
Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.
"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," kata Wiranto.
Adapun mengenai siaga darurat karhutla dengan operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimistis apabila hal itu dilakukan bersama-sama, maka semua bisa diatasi dengan baik, sehingga permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.
"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," tambah Wiranto.
Adanya masalah karhutla ini bukan berarti hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia saja. Kondisi cuaca dan fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.
Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adanya fenomena El Nino juga menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang lagi. Sedangkan musim hujan menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada bulan November dan Desember.
Terkait penegakan hukum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah memproses sebanyak 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.
Dari 370 perusahaan tersebut, 103 di antaranya berada di Riau dan telah di-follow up oleh Polda Riau. Selain itu, sebanyak 49 entitas perusahaan juga telah disegel.
Sebelumnya diketahui bahwa 80% lahan yang terbakar berubah menjadi perkebunan industri. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya unsur kesengajaan oleh oknum tertentu dalam melakukan _land clearing_ untuk perkebunan korporasi.
Hal serupa sebenarnya sudah dipelajari oleh KLHK sejak 2015 lalu, oleh sebab itu presiden meminta agar pihak Kementerian/Lembaga bersama unsur TNI dan Polri dapat memberi tindakan lebih tegas dan nyata.
Menyikapi arahan presiden, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim dari Mabes dan Bareskrim yang kemudian diterjunkan khusus untuk menangani kasus karhutla hingga level daerah.
Tito bahkan tidak segan untuk memberi tindakan tegas kepada jajarannya apabila tidak berhasil dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, pihaknya juga akan memberi penghargaan yang sebanding apabila berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut menurut Tito akan memicu semangat kinerja jajaran Polri dalam mengatasi masalah karhutla.
"Kalau tidak maksimal, maka out. Tim sudah dibentuk dan akan bergerak se-level Polda. Jika berhasil tangkap, maka mereka akan kami berikan penghargaan. Jadi dengan reward and punishment ini diharapkan mereka akan terpacu," kata Tito.
Rapat Terbatas yang berjalan singkat dan tertutup untuk media tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati se-Provinsi Riau dan Pangdam serta Kapolda beserta jajarannya.
