Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengakui meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah akibat ketidaksiapan pemerintah.
Dalam rapat terbatas yang disiarkan oleh akun youtube Sekretariat Presiden, Jokowi menilai perangkat daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa, serta panglima kodam yang memiliki komandan rayon militer hingga babinsa dan Kapolda hingga babinkamtibmas tidak berfungsi maksimal.
"Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini. Otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. Tapi kita lalai, sehingga asapnya jadi membesar," katanya ketika memimpin rapat di Pekanbaru, Senin (16/9/2019).
Saat ini, dia mengungkapkan Provinsi Riau sudah ditetapkan status siaga darurat dan luas lahan yang terbakar juga sudah mencapai puluhan ribu hektare.
Untuk itu, dia memerintahkan aparat hukum bertindak tegas, baik kepada perusahaan maupun perorangan, supaya karhutla tidak merembet ke lokasi lainnya.
"Jangan sampai ini mengganggu aktivitas penerbangan sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi di Riau," jelasnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah titik panas per 16 September 2019 pukul 16.00 WIB mencapai 2.153 dengan luas lahan terbakar sebanyak 328.724 hektare.
Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak yakni 513 dan luas lahan terbakar sebesar 44.369 hektare.
Lalu, diikuti dengan Provinsi Kalimantan Barat dengan total titik panas sebanyak 384 dan luas lahan terbakar 25.900 hektare.
Adapun, BNPB menetapkan enam daerah dengan status siaga darurat yakni Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Sumatra Selatan.
Guna mengatasi meluasnya karhutla di luar daerah-daerah di atas, pemerintah telah menyiagakan 9.072 personel. Tak hanya itu, BNPB juga membuat hujan buatan sebanyak 263.125.274 liter air dan 164.016 kg garam.
