1. REVISI UU KPK: Jokowi Kirim Surpres, KPK Minta Bertemu Pemerintah dan DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya pertemuan dengan pemerintah dan DPR untuk melihat lebih jauh pasal mana saja yang akan direvisi di draf RUU KPK.
Hal ini menyusul Presiden Joko Widodo yang telah mengirim surat presiden (surpres) RUU KPK ke DPR dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait pasal mana saja yang mesti direvisi atau tidak, Rabu (11/9/2019).
Baca selengkapnya di sini.
2. Ternyata, Sriwijaya Air dan Citilink Ingin Lanjutkan Kongsi
Sriwijaya Air Group dan Citilink Indonesia ternyata berkinginan kerja sama manajemen tetap berjalan seperti sediakala.
Chandra Lie, Wakil Komisaris Utama Sriwijaya Air, menyatakan kerja sama manajemen (KSM) antara Citilink dan Sriwijaya Air tidak ada perubahan, tetapi tiga direksi sementara diganti.
Baca selengkapnya di sini.
3. Ratusan Kontainer Berisi Sampah Menumpuk di Priok, Ini Respons Bea dan Cukai
Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum bisa memeriksa isi ratusan kontainer impor yang telah menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok.
Kasubdit Komunikasi Dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro menyatakan bahwa importir kontainer tersebut masih belum melakukan declare Dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) sehingga proses pemeriksaan masih terhambat.
Baca selengkapnya di sini.
4. Tempat Indekos Bos Kedua Qnet Digeledah Polisi dan Kedok Dibongkar
Tim Cobra Polres Lumajang menggeledah rumah indekos salah satu member dan leader bisnis QNet yang berada di RT 011/RW 002, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Selasa (10/9/2019).
Penyidik menemukan sejumlah buku catatan member baru dan buku profil perusahaan PT Amoebo International dan QNet. Baca selengkapnya di sini.
5. Fakta-fakta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris membeberkan sejumlah fakta terkait rencana kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang sebenarnya dinilai masih dalam taraf kemampuan masyarakat untuk membayar.
Fachmi mengatakan di Jakarta, Rabu (11/9/2019), kondisi defisit BPJS Kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan sebesar Rp32,8 triliun karena besaran iuran yang tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria.
Baca selengkapnya di sini.
