Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden atau Surpres revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke legislatif.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond J. Mahesa mengatakan bahwa akan melihat isi surat tersebut.
Dia menyatakan akan mendalami terlebih dahulu apakah respon ini berkaitan dengan pernyataan presiden sebelumnya.
“Ada dua hal yang harus direspon oleh kami sebagai Partai Gerindra. Yang pertama, di hadapan pimpinan redaksi media, beliau mengatakan bahwa ada persoalan sistem yang harus dibenarin di KPK. Berarti hari ini sistem menurut Pak Jokowi tidak sesuai dengan keinginan beliau,” katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Desmond menjelaskan bahwa di sisi lain Jokowi juga kecewa dengan banyaknya investor yang enggan menanamkan sahamnya di Indonesia. Dia akan mengecek apakah itu respon karena banyak operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
“Itu membuat negara ini kesannya tidak aman. Jadi investor tidak bisa masuk ke sini. Apakah itu yang membuat Pak Jokowi salah satu bahan pertimbangan keluarnya surpres ini disamping beliau ingin membangun sistem yang lebih baik,” jelasnya.
Sebelumnya Jokowi mengaku kecewa dengan tidak ada satupun investor yang mau memindahkan perusahaannya dari China ke Indonesia dalam dua bulan terakhir. Dia menilai izin yang berbelit-belit penyebabnya.
Dia mendapat informasi tersebut dari laporan kantor perwakilan Bank Dunia di Indonesia. Ada 33 perusahaan yang keluar dan 23 di antaranya lebih memilih ke Vietnam. Sisanya ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand.
