Bisnis.com, JAKARTA -- Fitch Rating Inc. menurunkan peringkat Hong Kong sebagai penerbit obligasi jangka panjang dalam valuta asing, untuk pertama kalinya sejak 1995, dengan alasan ketegangan politik yang terjadi belakangan ini telah meningkatkan keraguan pasar terhadap pemerintah setempat.
Melalui pernyataan resmi, peringkat Hong Kong diturunkan menjadi AA dari AA+ dengan prospek negatif. Langkah Fitch menurunkan peringkat untuk kota ini terakhir kali dilakukan sebelum Inggris mengembalikan kuasa kota tersebut kepada China.
Protes besar-besaran dan keresahan yang terjadi di pusat keuangan Asia tersebut telah membuat para investor ketakuatan dan meningkatkan prospek arus modal keluar, dari lokasi yang lama dipandang sebagai tempat yang aman.
Aksi unjuk rasa yang terjadi hampir selama 3 bulan ini juga telah melemahkan ekonomi yang sudah lebih dulu menderita akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat, dua mitra dagang terbesar kota itu.
Dalam pengumuman ini, Fitch juga mengatakan bahwa konflik yang terjadi selama berbulan-bulan dapat menguji batas dan ketahanan "one country, two systems" Hong Kong dengan China.
"Peningkatan bertahap pada hubungan Hong Kong dengan China pada aspek ekonomi, keuangan, hingga sosial politik menyiratkan integrasi ke dalam sistem tata kelola China, yang dapat menghadirkan tantangan yang lebih besar," tulis Fitch seperti dilansir Bloomberg, Jumat (6/9/2019).
Baca Juga
Lembaga pemeringkat ini menambahkan peristiwa yang sedang berlangsung akan memberikan dampak kerusakan jangka panjang pada persepsi internasional terhadap kualitas dan efektivitas sistem pemerintahan dan aturan hukum Hong Kong, hingga stabilitas dan lingkungan bisnisnya.
Meski demikian, penurunan peringkat ini hanya memberikan dampak kecil terhadap pasar keuangan Hong Kong, di mana Indeks MSCI Hong Kong diperdagangkan lebih tinggi 0,4 persen dan dolar Hong Kong hanya mengalami sedikit perubahan.
“Hong Kong jelas sedang memasuki resesi ekonomi karena aksi protes berdampak pada pariwisata kota dan konsumsi domestik. Tapi masalah ini tidak akan berjalan selamanya dan industri keuangan akan tetap stabil. Jadi situasinya tidak akan begitu buruk dalam jangka panjang, " kata Iris Pang, ekonom di ING Bank NV.
Dia melanjutkan PDB Hong Kong diperkirakan tumbuh 1 persen pada tahun ini dan 1,4 persen pada 2020.
Adapun Fitch memproyeksi pertumbuhan PDB riil Hong Kong sebesar 0 persen pada tahun ini, menyiratkan adanya kontraksi pada paruh kedua 2019, dan menguat menjadi 1,2 persen pada tahun depan.
Ekonomi Hong Kong telah melambat tajam sepanjang tahun ini, dengan penurunan di industri yang paling penting termasuk perdagangan ekspor dan ritel.
Pada pekan lalu, S&P Global Ratings mengatakan bahwa meskipun ada gejolak, mereka percaya bahwa peringkat jangka panjang didukung dengan baik pada level AA+ saat ini, dengan prospek yang stabil.
"Perekonomian Hong Kong yang berpenghasilan tinggi, cadangan fiskal yang cukup besar dari pemerintah, dan posisi eksternal yang kuat dari ekonomi memberikan dukungan untuk peringkat saat ini," tulis analis Kim Eng Tan dan Rain Yin dalam sebuah laporan penelitian.
Namun, mereka memperingatkan bahwa fundamental kredit yang kuat dapat terkikis dari waktu ke waktu jika kinerja ekonomi yang lemah terus berlanjut dan jika fleksibilitas serta kinerja fiskal mengalami gangguan struktural.
"Penurunan peringkat merupakan tanda-tanda dari hal-hal yang akan datang, terutama jika tren saat ini terus berlanjut. Ini dapat menimbulkan lebih banyak risiko penurunan untuk ekonomi," kata Jeff Ng, kepala ekonom kawasan Asia di Continuum Economic, Singapura.
Aksi unjuk rasa besar-besaran telah mendera Hong Kong setidaknya sejak Juni 2019, dipicu oleh proposal untuk menerapkan RUU Ekstradisi. Regulasi itu memungkinkan pelaku kejahatan di Hong Kong untuk disidang di China daratan, suatu kebijakan yang dinilai tak sejalan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di kota pelabuhan itu.
Namun, gelombang protes yang terjadi telah meluas di mana tuntutan para pengunjuk rasa kini mencakup implementasi hak pilih universal, pengampunan (amnesti) bagi para pengunjuk rasa yang ditahan, serta penyelidikan independen atas langkah-langkah yang diambil polisi dalam menghadapi para peserta protes.
