Bisnis.com, JAKARTA—Tokoh progresif terkemuka di DPR AS meminta Kongres untuk mengintensifkan penyelidikan terhadap perilaku Presiden Donald Trump dengan tujuan untuk memutuskan apakah bisa memakzulkannya pada akhir tahun ini.
Anggota DPR Partai Demokrat Ro Khanna, yang merupakan wakil ketua Kaukus Progresif yang terdiri dari 98 anggota Kongres, mengatakan kepada wartawan bahwa banyak temuan mantan Penasihat Khusus Robert Mueller yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan Presiden. Salah satu tuduhan pada Trump adalah keterlibatan pihak Rusia pada pemilihan presiden 2016.
"Saya pikir akan sangat membantu jika kami dapat melewati prosesnya pada akhir tahun, sebelum proses politik benar-benar terjadi," kata Khanna seperti dikutip Reuters, Jumat (30/8/2019).
Dia merujuk pada pencalonan presiden yang dimulai awal tahun depan. Dimulai dengan kaukus Iowa pada 3 Februari, dua puluh tokoh Demokrat bersaing untuk masuk nominasi partai untuk menghadapi Trump dalam pemilihan November 2020.
Ketua DPR, Nancy Pelosi dan para politisi Demokrat lainnya yang lebih moderat telah mendesak agar berhati-hati dalam melakukan pemakzulan di tengah jajak pendapat yang menunjukkan dukungan untuk Trump masih kuat.
Sejauh ini, setidaknya 127 politisi Partai Demokrat di DPR dari 235 anggota telah mendaftarkan dukungan mereka untuk proses pemakzulan. Sedangkan setidaknya 218 suara diperlukan untuk menyetujui tuntutan resmi untuk pemakzulan.
Ketua Komisi Kehakiman DPR, Jerrold Nadler telah mengadakan serangkaian audiensi terkait kasus Trump. Mereka telah menghubungi tim kampanye Trump yang diduga dibantu tim operator Rusia. Sejumlah temuan menunjukkan Moskow mencoba untuk mempengaruhi pemilihan AS tahun itu untuk mendukung Trump.
Trump telah membantah melakukan kesalahan dan berulang kali mengatakan bahwa penyelidikan atas kampanye dan tindakannya pada 2016 sejak menjabat pada Januari 2017 adalah "perburuan penyihir."
Khanna mengatakan bahwa jika investigasi DPR dilakukan saat memasuki tahun pemilihan presiden 2020 maka dikhawatirkan pihak Demokrat akan secara tidak adil dituduh melakukan kegiatan bertendensi politik.
