Bisnis.com, JAKARTA – Korea Selatan memanggil duta besar Jepang untuk memprotes keputusan penghapusan status ekspor jalur cepat yang mulai berlaku pada Rabu di tengah perselisihan politik dan ekonomi yang semakin dalam.
Sebelumnya, Jepang menghapus Korea Selatan dari "daftar putih" mitra dagang favorit bulan ini, yang mengakibatkan barang membutuhkan lebih banyak waktu dalam inspeksi di bea cukai dan berpotensi memperlambat pasokan berbagai barang.
Langkah yang mulai berlaku hari ini, Rabu (28/8/2019) mendorong Korea Selatan untuk menjatuhkan Jepang dari daftar perdagangan favoritnya dan membatalkan perjanjian pembagian intelijen.
Seorang pejabat kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan pemerintah memanggil duta besar Jepang untuk mengajukan keluhan resmi dan menuntut agar keputusan penghapusan tersebut dibatalkan.
Pejabat pemerintah pada pertemuan di Seoul juga sepakat untuk menyediakan 5 triliun won (US$4,12 miliar) sepanjang 2020 hingga 2022 untuk menstabilkan rantai pasokan di sektor-sektor yang terkena dampak ekonomi.
"Kami sekali lagi mendesak Jepang untuk menahan diri dari memperburuk situasi dan dengan tulus menanggapi tawaran dialog kami untuk memulihkan hubungan," ungkap Perdana Menteri Korsel Lee Nak-yon pada pertemuan itu, seperti dikutip Reuters.
Hubungan antara kedua negara memburuk akhir tahun lalu setelah Mahkamah Agung Korea Selatan menuntut kompensasi bagi beberapa warga Korea yang dipaksa bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang selama pendudukan Jepang tahun 1910-1945 di Korea.
Perselisihan yang semakin dalam telah meningkatkan kekhawatiran AS terhadap kerja sama keamanan tiga arah dengan dua sekutu regionalnya tersebut dalam menghadapi program nuklir dan rudal Korea Utara.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Selasa bahwa Washington berharap perselisihan itu telah mencapai titik terendah dan kedua negara mulai membangun kembali hubungan mereka.
