Kabar24.com, JAKARTA — Rentetan demonstrasi di Tanah Papua sepanjang pekan lalu hendaknya melecutkan kembali semangat para pihak untuk mengurai akar gejolak di kawasan paling timur Indonesia tersebut.
Senator terpilih dari Daerah Pemilihan Papua, Yorrys Raweyai, mewanti-wanti pemerintah untuk tidak lagi merespons persoalan di tanah kelahirannya secara sporadis dan parsial.
Menurut dia, Papua menantikan solusi komprehensif guna menyelesaikan masalah sosial-politik hingga keamanan.
“Kejadian kemarin merupakan akumulasi berkepanjangan sejak integrasi Papua tahun 1969,” katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Yorrys menyebutkan pemberian status otonomi khusus (otsus) kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak 2001 terbukti belum mampu mengatasi persoalan. Selain itu, berbagai dialog telah digelar tetapi tidak menghasilkan solusi jitu.
Masyarakat Papua, menurut politikus Partai Golkar ini, seharusnya diambil hatinya dengan pendekatan antropologi dan kultural. Sebagai contoh, Tanah Papua dibagi ke dalam tujuh wilayah adat yang memiliki pandangan kultural berbeda-beda.
Saat ini, wilayah konflik terkonsentrasi di wilayah adat La Pago dan Mee Pago yang mencakup kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua.
Dikutip dari situs resmi Pemprov Papua, La Pago mencakup Kabupaten Nduga, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Yalimo, Yahukimo, Membramo Tengah dan Puncak.
Adapun, wilayah adat Mee Pago meliputi Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika.
Yorrys mengatakan sosok pribadi Presiden Joko Widodo telah berhasil memikat masyarakat di dua kawasan adat tersebut.
Dia mengacu pada perolehan suara Joko Widodo-Ma’ruf-Amin dalam Pilpres 2019 di Nduga yang mencapai 100% total suara sah dengan sistem noken.
“Jokowi itu sudah di hati masyarakat Papua. Tinggal bagaimana menerjemahkan ide-idenya,” ujar mantan anggota Komisi I DPR ini.
Senada, Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto meyakini ampuhnya pendekatan antropologi-budaya untuk mengatasi gejolak di Papua. Selama ini, menurut dia, Papua dipandang dari kacamata pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan budaya setempat.
Akibatnya, perasaan diperlakukan tidak adil masih hinggap di benak orang Papua selama bergabung dalam NKRI. Perasaan itu kemudian dikapitalisasi oleh kelompok separatis untuk menuntut referendum.
“Perasaan injustice ini harus dikurangi ,” tutur mantan Kepala Polda Papua ini.
Pekan lalu, gelombang unjuk rasa terjadi di Papua dan Papua Barat. Diawali dari Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, hingga Kabupaten Biak Numfor.
Demonstrasi dipicu sentimen berbau rasial di Kota Surabaya dan Kota Malang, Jawa Timur, terhadap mahasiswa asal Papua menjelang dan saat peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74. Kepala daerah setempat telah meminta maaf akibat provokasi tersebut.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bersama dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto serta Kepala Polri Jenderal Pol. Tito Karnavian telah menemui tokoh adat di Papua Barat untuk meredakan situasi.
Selanjutnya, Presiden Jokowi berencana mengunjungi Papua pada bulan depan. Di samping untuk menyikapi kerusuhan, kunjungan tersebut dalam rangka meresmikan Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura.
