Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Amedemen Terbatas UUD, MPR Bisa Berhentikan Presiden? Ini Tujuh Isu yang Dibahas

Jalan menuju amendemen terbatas Undang-Undang Dasar tampaknya semakin terbuka. Konsep perubahan pun terus digodok.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 23 Agustus 2019  |  20:17 WIB
Anggota dewan mengikuti sidang paripurna Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) di Jakarta, Jumat (14/8). - JIBI/Abdullah Azzam
Anggota dewan mengikuti sidang paripurna Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) di Jakarta, Jumat (14/8). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Jalan menuju amendemen terbatas Undang-Undang Dasar tampaknya semakin terbuka. Konsep perubahan pun terus digodok.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Saleh Daulay mengatakan sejauh ini tidak ada masalah dari semua partai. Akan tetapi amendemen akan dilaksanakan legislatif periode selanjutnya.

“Nanti mereka [MPR 2014—2019] hanya berikan rekomendasi. MPR periode berikutnya boleh merujuk pada rekomendasi melaksanakan amendemen atau tidak melaksanakan amendemen,” kata Saleh di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Saleh menjelaskan ada tujuh isu dalam amendemen. Pertama, menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN). Selanjutnya penguatan kelembagaan MPR.

“Kemudian, penguatan dan penataan lembaga kehakiman. Ada juga kita memfungsikan kembali TAP MPR sebagai sebuah tata aturan perundang-undangan kita yang pada periode ini tidak ada,” jelas Saleh. 

Saleh menuturkan amendemen juga akan memfungsikan kembali MPR sebagai salah satu penafsir konstitusi. Akan tetapi ini masih dalam perbincangan karena bertabrakan dengan lembaga lain.

Isu ini masih sedang dibahas badan pengkajian. Apakah semua isu ini akan masuk rekomendasi, tergantung kesepakatan.

Amendemen UUD belum dipastikan apakah akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi yang bisa memilih dan memberhentikan presiden.

“Nah, apakah akan dijadikan lembaga tertinggi lagi, itu nanti dulu. Belum sampai sana tapi konsekuensinya panjang,” ucapnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mpr uud 1945 amendemen
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top