Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Begini Implikasi Hukumnya

Pengamat hukum tata negara Hifdzil Alim mengatakan pemindahan Ibu Kota negara tidak akan membawa implikasi hukum ketatanegaraan yang signifikan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 23 Agustus 2019  |  11:04 WIB
Pengunjung beraktivitas di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/12/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto
Pengunjung beraktivitas di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/12/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Hifdzil Alim mengatakan pemindahan Ibu Kota negara tidak akan membawa implikasi hukum ketatanegaraan yang signifikan.

"Terkait rencana pemindahan Ibu Kota negara, sebenarnya secara hukum tata negara tidak ada implikasi yang signifikan," kata Hifdzil dihubungi di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Direktur HICON Law and Policy Strategies itu mengatakan yang diatur dalam hukum tata negara adalah fungsi dan kewenangan penyelenggara kekuasaan negara, bukan lokasinya.

Menurutnya, jika Ibu Kota dipindahkan, tugas pemerintahan tidak mengalami perubahan. Hanya saja, konsekuensi fungsi dan kewenangan yang melekat yang harus ikut berpindah.

"Misalnya begini, jika ketentuan menyatakan 'Dewan Perwakilan Rakyat bertempat di Ibukota Negara', maka gedung DPR yang sebelumnya di Jakarta, harus ikut berpindah ke Ibu Kota baru, begitu juga dengan kementerian," kata dia.

Dalam hal ini, kata Hifdzil, pemindahan Ibu Kota tidak mengubah tugas dan kewenangan pemerintahan. Hanya kantor kementerian dan lembaga yang berpindah ke Ibu Kota baru, jika hal itu disebutkan dalam undang-undang.

"Sepanjang undang-undang organiknya menyatakan bahwa kedudukan (kementerian/lembaga) ada di Ibu Kota negara maka harus ikut dipindah, kecuali jika dilakukan perubahan norma pada bagian kedudukan tersebut," jelas Hifdzil.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur.
Namun, Sofyan mengatakan belum ditentukan lokasi spesifik di Kalimantan Timur yang akan dijadikan Ibu Kota baru.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Dipindah kalimantan timur hukum

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top