Pakistan: Jika Perang Lawan India, PBB Tanggung Jawab

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan PBB harus bertanggung jawab kalau terjadi perang antara negaranya dengan India terkait wilayah Kashmir karena telah gagal menerapkan resolusi Dewan Keamanan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 15 Agustus 2019  |  10:28 WIB
Pakistan: Jika Perang Lawan India, PBB Tanggung Jawab
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan - Twitter

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan PBB harus bertanggung jawab kalau terjadi perang antara negaranya dengan India terkait wilayah Kashmir karena telah gagal menerapkan resolusi Dewan Keamanan.

Dalam pidato di Dewan Perwakilan Daerah Kashmir yang dikuasai Pakistan, Khan menantang PBB untuk menepati janji sebagai penjaga perdamaian.

"Saya terus mengirimkan pesan kepada masyarakat internasional. Anda yang akan bertanggung jawab,” ujar Khan seperti dikutip BBC.com, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, PBB merupakan organisasi yang seharusnya bertugas mencegah perang sekaligus lembaga yang didirikan setelah Perang Dunia II untuk melindungi pihak-pihak yang lemah melawan yang kuat.

"Apakah PBB akan menjalankan 11 Resolusi Dewan Keamanan tentang Kashmir? Jika pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, apakah PBB tidak bisa berbuat? Apakah PBB hanya bertindak ketika dikehendaki oleh pihak yang kuat?," katanya. 

Imran Khan mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1948, sehubungan dengan perebutan wilayah Kashmir. Resolusi itu antara lain menuntut Pakistan menarik kelompok-kelompok suku dan warga negara Pakistan dari Kashmir dan menuntut India mengurangi jumlah pasukan di Kashmir dan melibatkan partai-partai politik dalam pemerintahan negara bagian.

Khan mengatakan langkah India mencabut status daerah istimewa wilayah Kashmir yang dikuasai negara itu merupakan "kesalahan besar yang strategis". Namun, Pemerintah India menegaskan telah bertindak sesuai dengan konstitusi dan telah pula mengikuti semua prosedur resmi ketika mencabut status daerah istimewa Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Partai yang berkuasa BJP telah lama menentang status khusus Kashmir dan pencabutan itu masuk dalam manifesto kampanye partai dalam pemilu tahun 2019 ini.

Di satu sisi, India mengatakan serangkaian pembatasan keamanan diberlakukan di lembah Kashmir sampai waktu yang tidak ditentukan. Seluruh wilayah Kashmir diperebutkan oleh dua negara bertetangga, India dan Pakistan.

Mereka sama-sama mengklaim Kashmir milik mereka secara utuh, tetapi hanya menguasai sebagiannya. Keduanya terlibat dalam dua perang dan juga terlibat dalam konflik terbatas terkait sengketa wilayah itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
india, pakistan, pbb

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top