Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan diprediksi bisa menimbulkan masalah sosial baru.
Menurut Pengamat Sosial lulusan S2 University of Leicester Luvdhy Sarwo Edi, potensi terjadinya masalah sosial akibat pemindahan ibu kota merupakan hal wajar. Alasannya pemindahan ibu kota akan diikuti dengan berpindahnya ratusan ribu, bahkan jutaan, pegawai negeri sipil (PNS) ke lokasi tujuan.
“Bagaimana masyarakat di kota yang baru bisa beradaptasi dengan masyarakat pindahan? Apakah potensi kecemburuan sosial itu bisa diatasi? Perpindahan ibu kota bukan cuma masalah berapa utang yang kita butuhkan untuk membangun, tapi juga apa investasi yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat ibu kota baru,” kata Edi kepada Bisnis, Rabu (14/8/2019).
Berdasarkan estimasi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah ASN yang akan ikut pindah seiring perpindahan ibu kota mencapai 870.000 hingga 1,5 juta orang. Luas lahan yang dibutuhkan untuk menampung semua ASN dan bangunan yang dipindahkan seluas 30.000 hektare.
Edi mengatakan, pemerintah harus belajar dari sejarah program transmigrasi yang pernah dilakukan pemerintah era Orde Baru. Pembelajaran urgen dilakukan agar potensi masalah atau konflik sosial akibat pemindahan ibu kota bisa ditekan.
Menurut Edi, tanpa perencanaan matang bukan tidak mungkin ibu kota baru Indonesia akan menghadapi masalah klasik kota-kota besar seperti urbanisasi tidak terkontrol, disparitas sosial berlanjut ke daerah kumuh, dan munculnya gelandangan.
“Potensi urbanisasi pasti terjadi seiring dengan kesempatan ekonomi yang lebih besar di ibu kota baru. Problemnya apakah orang yang pindah ke ibu kota baru itu tenaga kerja terdidik dan terlatih atau tidak? Jika tidak, problem sosial akan mengikuti. Apalagi kualitas pendidikan di Jawa dan luar Jawa saat ini masih jauh berbeda,” katanya.
Masalah-masalah sosial bisa muncul jika pemerintah gagal melakukan pemerataan pembangunan area satelit ibu kota. Tak hanya itu, masalah juga bisa lama terselesaikan jika disparitas dan potensi kecemburuan sosial tidak dicegah sebelum ibu kota benar-benar pindah.
“Kita harus sangat berhati-hati dengan prospek perpindahan ibu kota yang baru ke Kalimantan. Bahkan masyarakat yang sudah lama tinggal bersama, masih menyimpan potensi konflik di dalamnya jika disparitas dan kecemburuan sosial yang terpendam tidak dimanage dengan tepat oleh penyelenggara negara,” katanya.
“Saya takutnya waktu keputusan itu dibuat (pindah ibu kota ke Kalimantan), faktor sosial ini tidak dihitung dengan benar karena pemerintah cuma menghitung faktor infrastruktur dan lokasinya saja,” tegasnya kemudian.
