Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan pada pidato kenegaraan 16 Agustus mendatang.
Pembahasan soal Karhutla dianggap penting karena hingga saat ini bencana tersebut masih kerap terjadi dan menyebabkan banyak masyarakat terdampak. Menurut organisasi Madani Berkelanjutan, hingga kini masih banyak masyarkat terutama kaum ibu dan balita yang menderita sakit pernapasan karena bencana kebakaran lahan.
“Kami temukan ada dampak lanjutan bagaimana balita, lansia, ibu hamil hidup di bawah polutan membahayakan yakni PM 2.5. Riau di Maret itu sebaran PM 2.5 tinggi banget,” ujar Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).
Berdasarkan data pengamatan satelit NASA yang dihimpun Madani Berkelanjutan, sepanjang Januari-Juli 2019 tercatat ada 35.945 titik panas di Indonesia. Titik-titik panas ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Data yang sama juga menunjukkan kerapatan titik api tertinggi terjadi di wilayah Riau dengan kerapatan 26,32 persen.
Menurut Teguh, kelemahan penanganan karhutla di era pemerintahan Jokowi-JK adalah tidak adanya kesinambungan antara program saat ini dengan warisan pemerintahan terdahulu yakni SBY-Boediono.
Baca Juga
Teguh mengungkap, pada 2014 pemerintahan SBY-Boediono telah melakukan audit kepatuhan di Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah paling sering mengalami karhutla. Namun, hasil audit kepatuhan ini tidak ditindaklanjuti pemerintahan Jokowi-JK.
“Seandainya audit kepatuhan dilakukan di banyak provinsi kami yakin dengan mudah [kebakaran lahan] bisa ditangani. Hari ini yang diperlukan bukan banyaknya aktivitas, tapi apakah aktivitas [penanggulangan karhutla] memberi dampak terhadap pencegahan dan penanggulangan karhutla,” ujarnya.
Teguh berharap pada 16 Agustus mendatang Jokowi menyinggung persoalan karhutla dan menekankan pentingnya kehadiran investasi hijau, atau investasi ramah lingkungan di Indonesia. Kedua, Jokowi diharap merevisi pernyataannya agar tidak hanya memerintahkan aparat menindak pelaku pembakar lahan, namun juga menekankan pertanggungjawaban pemilik lahan atau konsesi yang lahannya terbakar.
