KPU Jatim Tetapkan 120 Calon Terpilih DPRD Provinsi 2019-2024

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menetapkan 120 calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi periode 2019 sampai dengan 2024.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 Agustus 2019  |  01:55 WIB
KPU Jatim Tetapkan 120 Calon Terpilih DPRD Provinsi 2019-2024
Petugas memanggul kotak suara melewati sungai menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpencil di Dusun Nampu, Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/4/2019). - ANTARA/Syaiful Arif

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menetapkan 120 calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019 sampai dengan 2024 Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jatim 2019.

Anggota KPU Provinsi Jatim Insan Qoriawan mengatakan bahwa penetapan ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dari sejumlah pemohon yang menyoalkan hasil rekapitulasi suara anggota legislatif tingkat I.

"Jatim termasuk provinsi yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ada tiga pemohon yang menggugat hasil rekapitulasi suara tingkat DPRD Provinsi Jatim," katanya usai rapat pleno penetepan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jatim di Surabaya, Senin (12/8/2019) malam.

Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jatim itu menyampaikan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan tersebut sehingga tidak mengubah perolehan kursi.

Hasilnya, kursi terbanyak diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 27 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 15 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, dan Partai Golkar 13 kursi.

Berikutnya, Partai NasDem sembilan kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) enam kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lima kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) empat kursi, serta masing-masing satu kursi untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Selanjutnya, penetapan ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur agar mereka segera dilantik," ucap Insan.

Sementara itu, syarat agar calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur dilantik harus menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau sudah ada jadwal pelantikan, calon terpilih belum mengumpulkan LHKPN, pelantikannya akan ditunda," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpu, jatim

Sumber : Antara

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top