KPK Panggil 2 Terpidana Kasus Suap Meikarta Jadi Saksi Iwa Karniwa

Neneng Rahmi dan Jamaludin sebelumnya telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 06 Agustus 2019  |  11:52 WIB
KPK Panggil 2 Terpidana Kasus Suap Meikarta Jadi Saksi Iwa Karniwa
Petugas KPK menggeledah ruang kerja Sekda Jabar Iwa Karniwa, Rabu (31/7/2019) pagi. - Bisnis/Wisnu Wage Pamungkas

Bisnis.com, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua terpidana kasus suap proyek perizinan Meikarta, Selasa (6/8/2019).

Dua orang tersebut adalah mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nuraili dan mantan Kepala Dinas PUPR Kab. Bekasi Jamaludin.

"Keduanya dipanggil untuk menjadi saksi tersangka IWK [Iwa Karniwa]," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Yuyuk Andriati, dalam pesan singkat.

Neneng Rahmi dan Jamaludin sebelumnya telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mereka berdua terbukti menerima suap terkait proses perizinan Meikarta. Neneng Rahmi terbukti menerima Rp170 juta, sedangkan Jamaludin menerima Rp1,5 miliar. 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sekda Jabar Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Tbk., Bartholomeus Toto sebagai tersangka baru berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap Meikarta.

Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari PT Lippo Cikarang melalui sejumlah perantara. Mulanya, Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk menyelesaikan proses RDTR di provinsi.

Sementara Bartholomeus Toto, diduga berperan dalam mengalirkan uang suap senilai Rp10,5 miliar untuk mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait dengan pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Iwa Kurniwa dalam perbuatannya diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi.

Sementara, Bartholomeus Toto selaku pemberi suap disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi. 

Adapun sebelumnya, dalam kasus ini sembilan orang baik dari jajaran Pemkab Bekasi dan pihak Lippo sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Bandung dengan hukuman yang bervariasi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, meikarta

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top