Golkar Tak Mau Koalisi Parpol Bertambah, PDIP Masih Buka Peluang

Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa komposisi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah obesitas karena sudah didukung oleh sepuluh partai politik.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 Juli 2019  |  18:20 WIB
Golkar Tak Mau Koalisi Parpol Bertambah, PDIP Masih Buka Peluang
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin didampingi pimpinan partai Koalisi Indonesia kerja berjalan meninggalkan ruang konferensi pers di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. - ANTARA /Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa komposisi Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudah obesitas karena sudah didukung oleh sepuluh partai politik.

Karena itu dia mengatakan bahwa partainya keberatan masuknya parpol baru dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dia juga mengatakan keberatan dengan adanya wacana akan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi tersebut.

Sejauh ini PDI Perjuangan merupakan pengusung utama pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Peilpres 2019 diikuti oleh Nasdem, Golkar, PKB, PPP, PSI, Perindo, Hanura, PKPI dan terakhir PBB PBB.

"Kami di koalisi sudah menyatakan koalisi parpol cukup," kata Maman, Minggu (28/7/2019).

Dia menegaskan bahwa keputusan bergabungnya Gerindra ke koalisi tidak bisa dibahas oleh salah satu parpol saja. Namun demikian, Maman menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke Jokowi. 

Adapun partai penguasa pemenang Pemilu 2019 PDI Perjuangan sejauh ini memang terlihat berbeda sikap dengan sejumlah parpol KIK terkait wacana bergabungnya parpol kubu Prabowo-Sandi ke pemerintah.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sampai saat ini pihaknya masih membuka peluang bagi partai non-pengusung Jokowi-Ma,ruf Amin untuk bergabung di kabinet pemerintah.

"Yang penting adalah ruang komunikasi, kesepahaman antara para pemimpin," kata Hasto.

Hanya saja penambahan anggota koalisi di pemerintahan akan dibicarakan terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi dan seluruh ketua umum partai pengusungnya.

"Tetapi terkait kebijakan koalisi pascapemilu Pak Jokowi juga menegaskan akan dibahas bersama dengan para ketum," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
partai golkar

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top