Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diduga Sebar Berita Bohong, Ketua Fraksi Demokrat DKI Laporkan PSI ke Polisi

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengadukan dugaan menyiarkan kabar bohong yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengadukan dugaan menyiarkan kabar bohong yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019). Foto: Rayful Mudassir
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengadukan dugaan menyiarkan kabar bohong yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019). Foto: Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengadukan dugaan menyiarkan kabar bohong yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Pelaporan tersebut dilakukan lantaran Wakil Ketua PSI DKI Jakarta Rian Ernest Tanudjaja yang menyebut ada potensi jual beli jabatan dalam pemiihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Kedatangan saya siang ini ke Polda Metro Jaya ingin melaporkan atas apa yang sudah terjadi yang saya anggap itu merugikan diri saya dan saya akan melaporkan pada siang ini." katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (18/7/2019).

Taufiqurrahman melaporkan Rian Ernest ke Polda Metro jaya atas dugaan tindak pidana menyiarkan atau memberitahukan berita bohong dan tidak pidana ujaran kebencian atau hate speech.

"Lebih lanjut infonya nanti, saya ke dalam dulu [untuk melapor]," katanya.

Sebelumnya, Rian Ernest mengungkap adanya potensi praktik jual beli jabatan bermodus suap uang daftar hadir rapat. Modus ini menyangkut pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah ditinggal Sandiaga Salahudin Uno sejak 27 Agustus 2018.

"Ya standar artinya gini modusnya, pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi, menyetujui atau menolak, terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya. Kebayang ya? Dan 1 kursi ratusan juta. Tapi ini masih rumor ya, sekali lagi saya sampaikan," kata Rian Ernest dalam catatan Bisnis, Senin (15/7/2019).

Rian menceritakan potensi ini didengarnya dari elite politik di lingkup DKI Jakarta. PSI ikut menyebarluaskan isu itu agar masyarakat terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waspada terhadap potensi-potensi semacam ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper