Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Kementerian Kesehatan Malaysia yang menunjuk seorang transgender sebagai kepala koordinator lembaga yang menangani masalah HIV/AIDS di negara itu menuai kontroversi.
Ada pihak yang menentang keputusan Kementerian Kesehatan Malaysia itu, namun ada juga yang mendukung penunjukan seorang transgender sebagai Country Coordinating Mechanism (CCM) Malaysia.
Kepala Wanita Umno Datuk Dr Noraini Ahmad terang-terangan menolak keputusan itu. Ia mengecam penunjukan Rania Zara Medina sebagai anggota komite, dengan mengklaim bahwa kelompok LGBT memiliki disforia gender yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepercayaan mayoritas masyarakat Malaysia.
Menurutnya budaya LGBT ini juga melanggar berdasarkan hukum di negara itu. “Jelas bahwa hak komunitas LGBT untuk mempraktikkan gaya hidup mereka harus tunduk pada hukum, dan dilarang di Malaysia,” katanya. Ia mempertanyakan apakah penunjukan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah mengakui mereka yang mempromosikan praktik LGBT.
Sementara itu, seperti diberitakan The Star, Wakil Menteri Kesehatan Dr Lee Boon Chye pada Selasa (9/7) membela penunjukan Rania. Menurutnya, kabinet pada 2009 membentuk CCM Malaysia dengan tujuan untuk mengatasi HIV / AIDS melalui kontribusi dari Global Fund.
Dia mengatakan, seperti yang dipersyaratkan oleh Global Fund, anggota CCM terdiri dari 25 orang yang mewakili pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, LSM, akademisi dan perwakilan masyarakat dari kelompok sasaran.
“Kelompok sasaran termasuk waria, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, pekerja seks perempuan, pengguna narkoba dan orang yang hidup dengan HIV / AIDS,” kata Dr. Lee, seperti dilansir Thestar.com.my, Kamis (11/7/2019).
Dewan AIDS Malaysia (MAC) dan lembaga pemikir Galen Center untuk Kebijakan Kesehatan & Sosial memuji penunjukan Rania, dengan mengatakan bahwa tindakan itu adalah langkah menuju strategi HIV yang berhasil dan inklusif.
“MAC menegaskan kembali bahwa penunjukan Rania sebagai perwakilan komunitas transgender pada CCM Malaysia dilakukan melalui serangkaian proses yang transparan, dipimpin oleh masyarakat dan inklusif untuk memastikan hasil yang bisa melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dari dampak negatif dari HIV, ”katanya.
