Bisnis.com, JAKARTA--Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mempersilakan pihak Jokowi-Ma'ruf Amin mempolisikan saksinya jika memang terbukti berbohong.
Hal ini menanggapi pernyataan Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf yang membuka peluang untuk mempolisikan saksi Prabowo-Sandiaga yang diduga memberikan keterangan palsu atau berbohong dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Salah satu saksi yang dimaksud adalah Betty Kristiana yang memberi keterangan terkait penemuan amplop surat dan hasil penghitungan suara yang dibuang di Boyolali.
"Oh silakan. Kalau ada kebohongan dalam memberikan keterangan, ya dia terjerat dengan hukum pidana. Tapi itulah yang dikhawatirkan oleh saksi-saksi 02 yang ada selama ini terkait dengan adanya peluang untuk dikriminalisasi, termasuk ancaman fisik. Makanya kita minta perlindungan," ujar Nasrullah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019).
Namun, menurutnya, tidak serta merta saksi di pengadilan bisa disidik oleh pihak berwenang. Saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan baru bisa diproses hukum setelah ada penetapan hakim yang menyatakan bahwa saksi memberikan keterangan palsu.
"Sekarang sudah ada belum penetapan hakim yang menyatakan dia memberikan keterangan palsu? Penyidik tidak boleh menyidik secara begitu saja laporan itu. Kalau tidak ada penetapan hakim, nggak bisa disidik," kata Nasrullah.
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan keterangan penemuan amplop surat dan hasil penghitungan suara yang dibuang yang disampaikan saksi Betty Kristiana dalam persidangan sebelumnya merupakan masalah yang serius karena amplop diduga palsu.
Dia berencana mengonsultasikan hal tersebut kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin, apakah akan dibawa ke jalur pidana atau tidak.
