Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus koruptor Sukamiskin, Bandung dievaluasi secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pelesiran tahanan korupsi e-KTP Setya Novanto ke sejumlah tempat. Dia mengatakan kejadian itu merupakan tamparan keras bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab dari Kemetenterian Hukum/HAM.
"Harus dievaluasi sebagai bentuk pembenahan," kata Arsul kepada wartawan, Senin (17/6/2019).
Salah satu langkah yang perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang adalah dengan menyebarkan tahanan koruptor ke lapas-lapas yang ada di Indonesia.
“Tujuannya agar para tahanan koruptor tidak lagi bisa berkomunikasi, dan mencegah kasus pelesiran,” ujarnya.
Pada bagian lain dia mengatakan lolosnya Novanto untuk pelesiran menjadi tanggung jawab dari Kemenkumham untuk melakukan penyelidikan. Hanya saja dia mengakui tidak mudah untuk melakukan penyelidikan.
Arsul juga meminta agar ada perbaikan sistem di Lapas Sukamiskin. Dia menilai berkumpulnya napi koruptor di situ akan membuat mereka punya kekuatan untuk menekan pejabat lapas.
“Mereka ada mantan tokoh, mantan pejabat tinggi yang secara sosial punya kemampuan untuk melakukan pressure kepada pengelola lapas," ujarnya.
"Jadi kemudian menurut saya perlu dipikirkan tak menjadikan hanya Lapas Sukamiskin untuk napi korupsi l, tapi untuk beberapa lapas lain agar bisa dipecah," tambahnya.
Terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto kini sudah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung.
Sebelumnya, beredar foto terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto yang pelesiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat 14 Juni 2019. Foto yang beredar menunjukan sosok Setnov mengenakan topi dan masker tengah bersama seorang wanita yang diduga istrinya, berada di toko bangunan.
