Personel Gabungan TNI-Polri Jaga Rumah dan Keluarga Ketua MK

Kepala Bagian Operasional Polres Bima Kota, Ajun Komisaris Taufik mengatakan penjagaan sudah dilakukan sejak sepekan lalu hingga 22 Juni mendatang. Pengamanan ini tergantung situasi dan kondisi. "Kami harus menjaga keluarga karena sebagai simbol negara ,” ujar dia, Minggu (16/6/2019).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  13:51 WIB
Personel Gabungan TNI-Polri Jaga Rumah dan Keluarga Ketua MK
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kiri) didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono (kedua kiri), Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono (kedua kanan), dan Sekjen MK Guntur Hamzah (kanan) memantau pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/6/2019). - ANTARA/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA - Personel Polri dan TNI menjaga kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga 22 Juni 2019 sehubungan dengan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Aparat keamanan berjaga di rumah Anwar di RT 02, Desa Rababou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan di rumahnya di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.

Kepala Bagian Operasional Polres Bima Kota, Ajun Komisaris Taufik mengatakan penjagaan sudah dilakukan sejak sepekan lalu hingga 22 Juni mendatang. Pengamanan ini tergantung situasi dan kondisi. "Kami harus menjaga keluarga karena sebagai simbol negara ,” ujar dia, Minggu (16/6/2019).

Taufik menjelaskan rumah Anwar Usman dijaga empat polisi dan dua TNI. Dari enam aparat yang berjaga di kediaman Ketua MK, dua dari TNI, dua dari Brimob dan dua polisi. Pada Sabtu pekan lalu, 9 Agustus 2014, dari lima petugas pengamanan, dua orang berpakaian preman dan tiga lainnya menggunakan seragam lengkap. "Padahal di sini aman-aman saja," ujar Damhur, warga setempat, Minggu(16/6/2019).

Anwar Usman adalah putra Bima, lahir di Desa Rababou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima pada 1965.  Sejumlah aparat berjaga di rumah Usman  menyusul adanya sidang gugatan pemilihan umum presiden di MK.

Pengamanan rumah Usman merupakan bagian dari penjagaan bagi para hakim MK. Para hakim harus merasa tenang dalam memutuskan perkara PHPU. "Kami juga mengamankan keluarga hakim ketua, agar dia bisa memutuskan dengan tenang," kata Taufik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sidang gugatan Pilpres, Pilpres 2019

Sumber : Tempo

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup