Bisnis.com, JAKARTA – Internal koalisi Prabowo-Sandi terlihat tidak kompak karena beberapa partai pengusung melakukan pendekatan ke lawan politik. Mereka adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengatakan bahwa lebih baik Koalisi Adil Makmur ini menyelesaikan permasalahan satu persatu.
“Pertama yang harus diselesaikan adalah hasil pemilu. BPN [Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi] kan lagi proses gugatan ke MK [Mahkamah Konstitusi],” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Sabtu (8/6/2019).
Ledia menjelaskan bahwa jika gugatan sudah selesai, baru bisa membahas masalah lain, termasuk koalisi. Selama seminggu terakhir belum ada rapat internal koalisi membahas gugatan ke MK.
“Kan mulai sidang gugatannya tanggal 11 Juni. Jadi kita tunggu saja,” jelasnya.
Sementara itu Juru Bicara Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan bahwa divisi yang kini lebih banyak bekerja adalah kuasa hukum atau lawyer BPN.
Baca Juga
“Tim lawyer yang bekerja sekarang bersama tim advokasi dan hukum untuk mempersiapkan seluruh materi gugatan,” terangnya.
Sementara itu Andre menuturkan bahwa tim sukses tidak akan menahan partai koalisi jika ada yang ingin hengkang. “Yang mau berjuang saja lah. Tahan-tahan ngapain. Kalau mau bertahan silakan. Kalau mau keluar itu hak,” jelasnya.
Sebelumnya Andre mendapat pengakuan dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate bahwa Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta kursi sebagai ketua MPR.
Selain itu juga dia mendengar bahwa ada cerita bahwa Partai Demokrat bakal mendapat kursi menteri jika Jokowi-Ma’rif jadi presiden. Padahal, kedua partai itu adalah koalisi Prabowo-Sandi.
