Cegah Polarisasi, Masyarakat Diminta Dewasa Konsumsi Media Digital

Eskalasi suhu politik Indonesia usai penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2019 semakin memanas. Terlebih ketika pendukung salah satu kandidat presiden berencana menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran menilai terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu di sejumlah daerah.
Surya Mahendra Saputra | 21 Mei 2019 14:24 WIB

Bisnis.com, PALEMBANG — Eskalasi suhu politik Indonesia usai penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2019 semakin memanas. Terlebih ketika pendukung salah satu kandidat presiden berencana menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran menilai terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu di sejumlah daerah.

Praktisi komunikasi digital dari Indonesianis Diemas Kresna menilai, kian panasnya suhu politik dalam negeri beberapa waktu terakhir tak lepas dari masifnya aktivasi komunikasi (kampanye) yang dilakukan dua kubu pendukung dalam rangka memenangkan perang pembentukkan opini di ranah digital.

Tak jarang, kedua kubu kerap 'menggoreng' isu serta informasi-informasi yang tak valid atau hoax sebagai konten kampanyenya. "Yang jadi problem adalah habit dan behaviour masyarakat kita yang tidak skeptis dalam mengonsumsi serta mengolah informasi (konten) yang ada di media massa dan media sosial. Hingga akhirnya mereka secara tidak sadar telah masuk dalam agenda setting dan propaganda yang dibuat," ujar Diemas, Selasa (21/5/2019).

Selain faktor itu, sambungnya, katalis yang turut menjadikan panasnya suhu politik hingga berujung dengan adanya polarisasi di masyarakat adalah lambannya upaya mitigasi serta penindakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Meski dampak negatif dari penyebaran hoax sudah jauh berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2014, namun upaya edukasi penggunaan media sosial serta penindakan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika masih dirasa belum efektif dan optimal.

"Untuk itu, ke depan, kampanye sehat mengenai aktivasi media sosial harus masif dilakukan, sekaligus pemerintah harus tegas menindak pelaku hoax. Jadi bukan hanya penyebar yang berasal dari kalangan masyarakat saja yang ditindak, karena mereka sebenarnya hanya merupakan korban," imbuhnya.

 

UPAYA MITIGASI

Menyusul fenomena polarisasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Diemas mengimbau agar masyarakat pengguna media digital dapat lebih dewasa serta mengedepankan kepentingan nasional ketimbang ego pribadi dan kelompok.

Ini dimaksudkan agar kerukunan dalam berbangsa dan bernegara bisa terus berjalan, selepas panasnya suhu politik di Indonesia.  Selain itu, masyarakat perlu turut aktif menjadi agent of change dan cyber police dalam rangka meminimalkan dampak informasi hoax yang beredar di media sosial.

"Apalagi saat ini sudah terdapat beberapa platform yang disediakan pemerintah atau swasta untuk melaporkan hoax. Untuk itu harus ada upaya yang simultan antara pemerintah dan masyarakat."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemilu 2019

Editor : Surya Mahendra Saputra

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top