Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memblokir (membekukan) aksi jual beli lahan di lokasi yang bakal menjadi lokasi ibu kota baru menggantikan Jakarta.
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan pemblokiran itu dilakukan sebagai upaya mencegah timbul dan maraknya spekulan tanah.
"Lokasi yang bakal dipilih ini akan kita data penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanahnya. Kemudian kita akan freeze (blokir)," ujarnya seusai rapat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas di Jakarta pada Rabu (15/5/2019).
Namun, lanjutnya, proses pemblokiran aktivitas jual beli lahan di lokasi pilihan tersebut baru bisa dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memutuskan daerah mana yang dipilih sebagai lokasi ibu kota baru.
"Jadi, begitu lokasi itu diputuskan (Presiden Jokowi), itu akan kita freeze. Siapa pun tidak boleh menjual tanah kepada siapa pun kecuali kepada otorita atau BUMN yang membangun kota baru itu nanti kalau itu tanah individu," ungkapnya.
Akan tetapi, apabila tanah itu adalah tanah dal bentuk Hak Guna Bangunan (HGU) ataupun lahan pertambangan, pemerintah lebih memilih untuk memanfaatkan jangka waktu pemanfaatan lahan tersebut, sehingga pemerintah bisa mendapatkannya tanpa harus membayar.
Dia mengutarakan sejak awal diharapkan pemindahan ibu kota ini seminimal mungkin menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Oleh sebab itu, pembangunan ibu kota baru tersebut sedapat mungkin ditempuh dengan mengoptimalkan lahan yang secara adminstratif dimiliki negara.
"Saran saya, jangan berspekulasi. Nanti rugi,” ujarnya sambil mencontohkan salah satu kasus spekulan yang rugi gara-gara membeli lahan di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengakui sudah terdapat praktik jual beli tanah oleh spekulan untuk mendongkrak harga tanah di lokasi calon ibu kota baru. Dia mengatakan itu pasti dilakukan oleh pribadi-pribadi dan pemerintah tidak bisa disalahkan.
Pemerintah, ujarnya, juga belum mendeklarasikan lokasi yang pasti untuk dijadikan tempat pembangunan ibu kota baru meski sampai saat ini terdapat dua kandidat lokasi yang bakal dipilih di Kalimantan.
“Tidak ada untungnya [bersepakulasi]. Pembangunan ibu kota baru akan pakai lahan pemerintah. Termasuk dalam perluasannya nanti kita siapkan lahan milik negara,” ujar Bambang.
Sebagai informasi, finalisasi kajian dan penentuan lokasi ibu kota baru akan diumumkan pada tahun ini. Pekan lalu Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk meninjau kandidat lokasi calon ibu kota.
