Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai isu lokal tidak mendapatkan proporsi berimbang dalam Pemilihan Umum 2019.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan hal tersebut sebagai bagian dari evaluasi Pemilu 2019 dalam diskusi bertajuk "Kapok Pemilu Serentak" yang disiarkan langsung oleh Radio Smart FM, Sabtu (11/5/2019).
Titi menyatakan Pemilu 2019 yang disebutnya sebagai "Pemilu Borongan" karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif diselenggarakan bersamaan itu tidak kompatibel. Ketika isu nasional muncul, menurutnya, isu lokal kemudian tidak mendapatkan proporsi yang berimbang.
"Yang paling kasian DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Mungkin terbantu karena dengan foto, tapi kan kemudian orang melihat preferensi foto, bukan lagi berdasarkan pengetahuan terhadap rekam jejak atau visi," kata Titi.
Titi menyatakan kita tidak boleh tergesa-gesa memisahkan Pemilihan DPR dan Pemilihan Presiden. Tapi, "Pemilu Borongan" perlu dipikirkan ulang dan dievaluasi.
"Jadi, pemilu borongan tidak kompatibel bagi peserta pemilu, pemilih dan penyelenggara pemilu," kata Titi.
Menurutnya, pemilihan legislatif berada di bawah bayang-bayang pemilihan presiden. Dengan demikian, pemilih mendapatkan informasi yang tidak memadai untuk membuat keputusan terkait pemilihan legislatif terutama mengenai pilihan partai politik dan calon legislatif.
"Saya tanya sama kawan-kawan, pasti di hari H mengalami kebingungan mau pilih siapa? Jadi terlalu banyak aktor. DPRD pun digabungkan. Ada kekurangadilan, ketidakadilan yang dirasakan pemilih berkaitan dengan keragaman pilihan dan yang kedua, akses informasi yang cukup soal legislatif," kata Titi.
