Digagas Indonesia, Diskusi Informal Dewan Keaman PBB Soal Israel Dikritik

Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt mengkritik diskusi informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang digagas Indonesia soal permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina pada Kamis (9/5/2019).
Iim Fathimah Timorria | 10 Mei 2019 15:19 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memimpin sidang DK PBB di New York, Kamis (9/5/2029) - Dok. Kemlu RI

Bisnis.com, JAKARTA - Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt mengkritik diskusi informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang digagas Indonesia soal permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina pada Kamis (9/5/2019).

Ia mencerca pertemuan tersebut karena "mengulangi pembicaraan yang tak ada habisnya" dengan terus mengarahkan kritik pada Israel. Greenblatt mengklaim AS akan menawarkan rencana perdamaian yang dengan pendekatan segar.

"Mari kita berhenti berpura-pura membuat isu permukiman sebagai salah satu pengganjal solusi damai yang dinegosiasikan," kata Greenblatt seperti dikutip The Times of Israel, Jumat (10/5/2019).

"Lelucon dan sikap obsesif yang hanya berfokus pada satu aspek konflik rumit ini tidak membantu siapa pun," sambungnya.

Dia pun mengkritik diskusi DK PBB tersebut karena mengkambinghitamkan Israel atas perluasan permukiman, tetapi gagal untuk mengecam aksi Hamas dan kelompok Jihad Islam yang menembakkan roket ke arah Israel.

Ia berpendapat DK PBB telah bersikap bias karena dengan nyaman mengeluarkan 700 resolusi yang berisi desakan pada Israel namun tidak merespons 700 roket yang ditembakkan militan Palestina akhir pekan lalu dan menewaskan sejumlah warga Israel.

"Alih-alih meminta pertanggungjawaban untuk Hamas dan kelompok Jihad Islam, kita justru mengulangi poin pembicaraan usang yang berusia 20 tahun," ujar Greenblatt berpendapat.

Diskusi informal berformat Arria Formula ini merupakan salah satu agenda yang diinisiasi Indonesia sebagai Presiden DK PBB periode Mei 2019. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut hadir untuk memimpin pertemuan. Dalam sambutan pembukanya, Retno mengungkapkan bahwa perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina merupakan hal "yang tidak dapat diterima" karena dapat mempersulit perdamaian antara kedua pihak.

Retno menyatakan masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman ilegal oleh Israel dengan memberi tekanan yang besar untuk menghentikan hal tersebut.

"Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina," sambung Retno.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
palestina, israel, dewan keamanan pbb

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup