Bisnis.com, JAKARTA — Meski isu kedekatan Partai Amanat Nasional dengan parpol koalisi pemerintah mulai mencuat setelah pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi, namun di pihak internal PKS dan PAN menyatakan hal itu tidak punya arti apa-apa kecuali sekadar silaturahmi biasa.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman malah mengaku belum tahu isu tersebut sehingga dirinya pun tidak mau berkomentar. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan mengatakan, partainya akan menentukan arah dukungan pasca-Pemilu 2019.
“Saya tidak tahu, belum dengar. Jadi tidak bisa kasih komentar,” kata Sohibul. Dia mengatakan hingga kini tidak ada perubahan arah politik di tubuh parpol pendukung Capres Prabowo-Sandi.
Sohibul menyerahkan sepenuhnya wacana tersebut kepada PAN. Hal itu mengingat saat ini Koalisi Indonesia Adil Makmur masih terus bekerja untuk Pilpres 2019.
Sementara itu, Ketua DPP PAN Saleh Daulay menilai pertemuan Zulkifli dengan Presiden Jokowi di Istana Negara suatu hal yang biasa, tidak perlu ditafsirkan ke mana-mana.
Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan biasa seperti silaturahim saat saat menghadiri pelantikan Gubernur Maluku. Dia menilai kehadiran Zuklifli dalam konteksi itu adalah sebagai Ketua MPR yang turut memenuhi undangan yang dilayangkan.
Senada dengan Sohibul, Saleh mengatakan belum ada keputusan politik apa pun yang sudah diambil oleh partainya setelah pemilu.
“PAN sedang mengikuti proses perhitungan suara pilpres, Zulkifli sendiri sedang fokus mengawasi dan mengawal perolehan suara PAN di seluruh Indonesia,” ujarnya, Jumat (26/4/2019).
Dia mengakui para pengurus, kader, dan simpatisan diminta untuk mengawal hasil pemilu secara bersama-sama.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Zulkifli tidak hanya berdua. Turut hadir dalam pertemuan itu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Usai berbincang dengan Jokowi dan sejumlah elite politik, Zulkifli mengaku membahas beberapa hal, salah satunya persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Zulhas mengeluhkan durasi Pemilu yang begitu lama hingga 8 bulan.