Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Aksi Pemantau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KAPAKKN) Sumatra Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut pemerintahan daerah yang bersih dari KKN.
Puluhan warga Sumsel meminta agar KPK mengawasi ketat para pejabat pemerintahan mulai gubernur hingga camat dan lurah itu mengusung sejumlah poster.
Poster-poster itu di antaranya bertemakan antimoney politic dalam pileg dan pilpres.
Massa juga membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan dan pesan bernada mengingatkan kepada para pejabat di Sumsel yang terindikasi melakukan politik uang.
“Kami mensinyalir hal ini dari beberapa oknum elit politik di lingkaran eksekutif pemerintahan yang melibatkan anggota keluarganya untuk mencalonkan diri di legislatif,” kata Koordinator Lapangan dan Sekretaris KAPAKKN Ismaul Alkabir, Jumat (12/4/2019).
Dalam aksi itu KAPAKKN Sumsel juga menyatakan sikap meminta KPK melakukan kontrol dan pengawasan melalui cara dan metoda yang lebih ketat termasuk dengan teknik penyadapan kepada elit politik dan pejabat pemerintahan.
Alkabir juga menyatakan pihaknya menolak praktik politik uang dalam pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019.
“Kami juga menolak nepotisme yang terjadi pada calon legislatif dan DPD selain meminta aparat hukum mengusut tuntas oknum pejabat yang menyalahkan aturan dalam pengelolaan dana APBD daerah setempat,” ujarnya.
