Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri akan menyerahkan semua perkara pelanggaran kode etik anggotanya terkait Pemilu 2019 ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di Polda masing-masing.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memastikan bahwa Divisi Propam pada setiap Polda akan professional dalam menangani anggota Polri yang melanggar arahan dari Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian untuk netral selama momentum Pilpres 2019 nanti.
"Mabes Polri arahannya sudah sangat jelas terkait Pilpres 2019 yaitu netralitas yang diutamakan. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran, akan ditangani oleh masing-masing Propam Polda," tuturnya, Senin (1/4).
Berkaitan dengan tuduhan mantan Kapolsek Pasir Wangi terkait adanya pengarahan Kapolres Garut kepada anggotanya untuk mendukung Paslon 01, menurut Dedi juga sudah ditangani langsung oleh Propam Polda Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.
Tidak hanya itu, menurut Dedi dugaan keterlibatan Kapolres Bima pada viralnya Grup Whatsapp Polri untuk memberi dukungan kepada Paslon 01 juga sudah ditindaklanjuti dan hasilnya adalah palsu atau hoaks.
"Silahkan nanti bisa ditanyakan langsung ke Polda Jawa Barat dan Polda NTB terkait hal itu," katanya.
