Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengharapkan para auditor internal tidak hanya fokus pada bukti penggunaan anggaran, namun juga kemanfaatan atas belanja.
"Dahulu waktu saya muda, jadi kontraktor, kalau ada audit BPKP mereka datang bawa linggis, bawa meteran. Cek tebal, cek lebar [jalan]. Jadi [fokus pengawas] bukan hanya soal [pertanggung jawaban] uangnya, tapi pembangunannya juga," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Jusuf Kalla menyebut, auditor pemerintah harus lebih efektif melakukan pemeriksaan agar tujuan bernegara sebagai bangsa yang memakmurkan masyarakatnya dapat tercapai. Apalagi, saat ini rasio anggaran pemerintah untuk pembangunan terus menurun.
"Dua puluh tahun lalu 50 persen anggaran untuk pembangunan, sekarang sisa kurang lebih 20 persen. Lebih banyak belanja pegawai, bayar utang, serta biaya-biaya lain," kata Jusuf Kalla.
Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar ini menuturkan, bahwa sangat penting seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat negara dengan menekan korupsi. Upaya ini agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.
"Kenapa kita, dalam pertumbuhan kalah dari negara negara tetangga? Thailand lebih tinggi pertumbuhan [ekonomi] nya, Vietnam, Filipina lebih tinggi dari kita. salah satu [jawabannya] adalah bagaimana efektivitas daripada anggaran itu [negara tetangga belanjakan] lebih baik," ujar Jusuf Kalla.
Menurut Jusuf Kalla, rendahnya efektifitas penggunaan anggaran dapat terlihat dari banyaknya penyelenggara negara yang ditangkap penegak hukum.
"Selama 15 tahun terakhir ada 9 menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur, ada ratusan bupati, ratusan anggota DPR, itu tentu menjadi perhatian. Bahwa begitu banyaknya yang memgawasi, tapi juga makin banyak juga yang melakukan [korupsi]," pungkas Jusuf Kalla.
