Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) merilis hasil laporan jumlah hoaks yang berhasil didata dan diverifikasi, sejak Juli 2018 sampai dengan Januari 2019. Hasilnya, dari 997 jumlah hoaks yang berhasil dikumpulkan, tema politik mendominasi dengan jumlah 488 hoaks atau persentase 49,94%.
Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo mengatakan bahwa meningkatnya jumlah hoaks politik, dengan jenis konten hoaks ataupun disinformasi, berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia.
"Ia tak hanya akan merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parahnya mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa," jelas Septiaji dalam keterangan resminya, Jumat (15/3/2019).
Septiaji menyebut kenaikan jumlah hoaks politik jelang Pemilu 2019 terlihat apabila data jumlah hoaks tahun 2018 dan 2019 dipisahkan. Sejak Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, terdapat 259 hoax dengan tema politik. Tetapi, bulan Januari 2019 saja, tercatat sudah ada 58 hoaks bertema politik.
Hoaks politik pada Juli 2018 sampai Desember 2018 secara rinci menyasar paling banyak pada capres nomor urut 01 Joko Widodo dengan 75 hoaks atau sebesar 28,96%.
Selanjutnya, pemerintahan terkena 60 hoaks atau sebesar 23,16%, dan di tempat ketiga, 57 hoaks atau sebesar 22,01% menyerang figur terkemuka.
Barulah capres 02 Prabowo Subianto diserang 54 hoaks atau sebesar 20,85%, dilanjut partai politik dengan 9 hoaks atau sebesar 3,48%, dan Pemda 4 hoaks atau sebesar 1,54%.
Berbeda ceritanya dengan dengan rincian hoaks pada Januari 2019. Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga justru lebih banyak diserang hoaks dengan 21 hoaks atau sebesar 36,2%.
Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf sebesar 19 hoaks atau sebesar 32,75%, Pemerintah sebesar 8 hoaks atau sebesar 13,79%, Figur terkemuka sebesar 7 hoaks atau sebesar 12,06%, terakhir Parpol dengan 3 hoaks atau 5,17%.
"Jumlah angka hoaks politik yang tertera tersebut belum mencerminkan dampak atau tingkat kerusakannya. Ada hoaks yang bisa lebih merusak ketimbang hoaks yang lain. Demikian juga jenis hoaks yang menyasar sebuah kelompok. Ada yang jenis hoaks positif yang bisa jadi dibuat oleh pendukungnya sendiri," ungkap Septiaji.
Septiaji menyebut tren kenaikan jumlah penyebaran hoaks ini memprihatinkan, sebab ruang publik khususnya media sosial dan aplikasi percakapan, lebih banyak diisi dengan perdebatan kosong dengan topik hoaks daripada adu argumen tentang program ataupun topik lain yang lebih substansial.
"Angka kenaikan jumlah hoaks tersebut seharusnya menyadarkan kita bersama, bahwa hoaks ini masih menjadi masalah bersama yang akan merugikan semua pihak. Hanya jika kita menjadi masyarakat sadar fakta maka kita bisa melanjutkan kehidupan demokrasi dengan baik" ujarnya.
"Kami juga memohon para elit politik tidak menggunakan atau membiarkan hoaks untuk kepentingan elektoral,” tambah Septiaji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
