Trump dan Kim Bahas Agenda Denuklirisasi dan Sanksi

Ibukota Vietnam, Hanoi, menjadi tempat pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jongun yang akan berlangsung pada 27-28 Februari 2019. 
Nirmala Aninda
Nirmala Aninda - Bisnis.com 25 Februari 2019  |  11:50 WIB
Trump dan Kim Bahas Agenda Denuklirisasi dan Sanksi
Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu empat mata di Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (12/6). - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- Ibukota Vietnam, Hanoi, menjadi tempat pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jongun yang akan berlangsung pada 27-28 Februari 2019. 

Sejumlah agenda penting yang akan dibahas oleh keduanya adalah denuklirisasi di Semenanjung Korea dan pengangkatan sanksi yang dibebankan terhadap Pyongyang.

Dari sisi Trump, pemerintah Amerika Serikat menginginkan denuklirisasi Korea Utara. Artinya, seluruh senjata pemusnah massal milik Pyongyang harus dihancurkan, termasuk penghentian kegiatan produksi senjata serta pemusnahan rudal balistik antar benua.

Sebuah laporan dari Pusat Keamanan dan Kerjasama Internasional Universitas Stanford mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya memiliki cukup bahan bakar bom yang dikumpulkan dalam setahun terakhir guna menambah sebanyak tujuh senjata nuklir ke persediaan senjatanya

"Amerika Serikat akan berupaya membentuk kesepahaman bersama dengan Korea Utara tentang definisi deknulirisasi dalam pertemuan mendatang," ujar sejumlah pejabat pemerintahan AS, seperti dikutip melalui Reuters, Senin (25/2).

Washington juga diperkirakan akan berupaya untuk membangun sebuah roadmap yang dapat secara jelas menetapkan ekspektasi dan proses denuklirisasi di luar agenda pertemuan pekan ini.

Dari sisi Kim, pemerintahan Korea Utara secara terbuka telah mengajukan agar sanksi ekonomi yang merugikan mereka dapat segera dihapus. Sanksi tersebut dibebankan tidak hanya oleh Amerika Serikat, Persatuan Bangsa-Bangsa yang melarang penggunaan senjata nuklir turut memberikan sanksi kepada Pyongyang.

Syarat pengangkatan sanksi yang harus dipenuhi adalah denuklirisasi. Namun, konsep denuklirisasi yang dipercaya oleh Korea Utara adalah pemusnahan seluruh senjata nuklir di Semenanjung Korea, termasuk persenjataan nuklir milik Amerika Serikat yang berada di Korea Selatan.

Beberapa pejabat tinggi Korea Selatan, kongres Amerika Serikat dan sejumlah pihak lain  khawatir Korea Utara akan menargetkan pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.

Trump menyampaikan pada Jumat (22/2), bahwa tidak akan ada kesepakatan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan di dalam perjanjian antar kedua negara.

Korea Utara juga telah lama menyerukan perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat untuk mengembalikan hubungan normal dan mengakhiri perang teknis.

Kondisi ini berlangsung sejak Perang Korea 1950-1953, yang selesai dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Washington menolak keras menandatangani perjanjian damai sebelum Korea Utara sepenuhnya melakukan denuklirisasi.

Tetapi para pejabat AS telah mengisyaratkan mereka mungkin bersedia untuk mengadakan perjanjian terbatas untuk mengurangi ketegangan dengan membuka kantor penghubung (liaison offices) sebagai upaya normalisasi hubungan bilateral.

"Korea Utara siap untuk membuka kembali kawasan industri Kaesong dan wisata Gunung Kumgang tanpa syarat dan ketentuan," ujar Kim bulan lalu.


Kawasan industri Kaesong dan wisata Gunung Kumgang merupakan proyek gabungan Seoul dan Pyongyang yang terdampak oleh sanksi nuklir dan telah berhenti beroperasi sejak sekitar 2015.

Kim juga mengatakan Korea Utara akan mengharapkan solusi praktis dari AS untuk memenuhi berbagai kebijakan praktis dalam rangka denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Sejumlah kebijakan yang diharapkan Korea Utara antara lain akhir dari penetapan kebijakan yang saling merugikan, khususnya bagi Pyongyang dan pengangkatan sanksi.

Meski demikian, apa yang dimaksud dengan "kebijakan yang saling merugikan" tidak dijelaskan secara rinci dalam sebuah komentar yang disampaikan melalui kantor berita nasional KCNA pada 20 Desember silam.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekonomi as, korut, kim jong un, Donald Trump

Editor : Gita Arwana Cakti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup