Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemilu 2019 : Harus Ada Perubahan Model Ekonomi

Pemilihan umum serempak 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 31 Januari 2019  |  21:00 WIB
Cetak surat suara Pemilu 2019 di PT Aksara Grafika Pratama-Bisnis - Felix Jody Kinarwan
Cetak surat suara Pemilu 2019 di PT Aksara Grafika Pratama-Bisnis - Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA- Pemilihan umum serempak 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam rangka memberikan catatan terhadap kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2018 dalam catatan awal tahun.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti mengatakan bahwa kinerja perdagangan pada 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang 5 tahun terakhir.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya tekanan perekonomian global. Laporan BPS menunjukan bahwa disepanjang 2018, perdagangan Indonesia mencatat rekor defisit terburuk yaitu mencapai minus US$8,56 miliar.

Defisit perdagangan disebabkan oleh tingginya nilai impor migas yang mencapai US$29,8 miliar, dan mencatatkan defisit di sektor migas sebesar minus US$12,4 miliar, namun disisi lain surplus non-migas sebesar US$3,83 miliar masih tidak mampu menutupi defisit migas.

“Kami menilai penurunan kinerja perdagangan Indonesia di sepanjang 2018 bukan sekedar persoalan kasuistis yang dipengaruhi oleh kondisi global semata, tetapi ini juga merupakan efek jangka panjang dari kebijakan salah kelola perekonomi nasional dimana Pemerintah Indonesia tidak mampu menyusun strategi penguatan ekonomi nasional atas dampak dari kebijakan ekonomi terbuka,” ujarnya, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, persoalan yang melingkupi kebijakan perdagangan Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah1967, di mana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam dan merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neo-liberal yang terus dipertahankan Pemerintah Indonesia sejak jaman orde baru, reformasi, hingga rezim saat ini.

Maka, sudah saatnya untuk Pemerintah Indonesia ke depan segera mengkaji kembali strategi kebijakan ekonomi terbuka yang dipilih selama ini, desak Rachmi.

Rachmi juga berpandangan bahwa Pemilu 2019 jangan hanya menjadi proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki.

Dalam Pemilu 2019 ini, harus mampu mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit-elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat banyak.

IGJ, tuturnya, mendesak agar agenda keadilan ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dalam perdebatan arah bangsa, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia.

Dua agenda keadilan ekonomi yang didesakan IGJ, yaitu mengenai arah kebijakan perdagangan Indonesia; dan perlindungan kepentingan rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. FTA.


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi Pemilu 2019
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top