Bisnis.com, JAKARTA- Pemilihan umum serempak 2019 harus bisa membawa perubahan model ekonomi secara struktural bagi Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam rangka memberikan catatan terhadap kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2018 dalam catatan awal tahun.
Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti mengatakan bahwa kinerja perdagangan pada 2018 membukukan defisit terburuk di sepanjang 5 tahun terakhir.
Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya tekanan perekonomian global. Laporan BPS menunjukan bahwa disepanjang 2018, perdagangan Indonesia mencatat rekor defisit terburuk yaitu mencapai minus US$8,56 miliar.
Defisit perdagangan disebabkan oleh tingginya nilai impor migas yang mencapai US$29,8 miliar, dan mencatatkan defisit di sektor migas sebesar minus US$12,4 miliar, namun disisi lain surplus non-migas sebesar US$3,83 miliar masih tidak mampu menutupi defisit migas.
“Kami menilai penurunan kinerja perdagangan Indonesia di sepanjang 2018 bukan sekedar persoalan kasuistis yang dipengaruhi oleh kondisi global semata, tetapi ini juga merupakan efek jangka panjang dari kebijakan salah kelola perekonomi nasional dimana Pemerintah Indonesia tidak mampu menyusun strategi penguatan ekonomi nasional atas dampak dari kebijakan ekonomi terbuka,” ujarnya, Kamis (31/1/2019).
Baca Juga
Menurutnya, persoalan yang melingkupi kebijakan perdagangan Indonesia merupakan konsekuensi dari pilihan model ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah1967, di mana pembangunan ekonomi lebih bertumpu pada investasi asing dan ekstraksi sumber daya alam dan merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neo-liberal yang terus dipertahankan Pemerintah Indonesia sejak jaman orde baru, reformasi, hingga rezim saat ini.
Maka, sudah saatnya untuk Pemerintah Indonesia ke depan segera mengkaji kembali strategi kebijakan ekonomi terbuka yang dipilih selama ini, desak Rachmi.
Rachmi juga berpandangan bahwa Pemilu 2019 jangan hanya menjadi proses demokrasi prosedural semata yang hanya melegitimasi pergantian atau mempertahankan rezim dalam perebutan kue ekonomi yang diperkuat dengan struktur oligarki.
Dalam Pemilu 2019 ini, harus mampu mengedepankan agenda rakyat ketimbang agenda elit-elit politik, khususnya dalam menyusun agenda pembangunan yang dipimpin oleh kepentingan rakyat banyak.
IGJ, tuturnya, mendesak agar agenda keadilan ekonomi Indonesia harus menjadi bagian dalam perdebatan arah bangsa, khususnya dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia.
Dua agenda keadilan ekonomi yang didesakan IGJ, yaitu mengenai arah kebijakan perdagangan Indonesia; dan perlindungan kepentingan rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. FTA.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
