Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno jika memenangi pilpres 2019, memiliki beban yang sangat berat dalam mengatasi utang yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkap di awal pemerintahan Jokowi, saldo utang pemerintah tercatat Rp2.608 triliun, memasuki tahun ke-4, saldo utang pemerintah melonjak menjadi Rp4.418 triliun.
"Yang lebih memprihatinkan kita adalah penggunaan utang tersebut tidak tepat sasaran. Tidak jelas penggunaannya untuk apa, berapa untuk bayar bunga, untuk dipakai subsidi tidak ada rinciannya, semuanya tidak transparan. Pemerintahan Jokowi tidak transparan dalam soal pengelolaan utang tersebut," kata Fuad Bawazier, dalam Diskusi Rabu Biru bertemakan "Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi" di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu sore (30/01/2019).
Turut tampil sebagai pembicara dalam diskusi ini yakni Ramson Siagian (anggota DPR) dan Kusfiardi (mantan Koordinator Koalisi Anti Utang).
Fuad memberi catatan kritis, utang yang menumpuk tersebut, juga tidak memberikan efek positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan dalam 4 tahun terakhir ini di kisaran 5%. Kesejahteraan rakyat juga tidak meningkat.
"Itu terjadi karena penggunaan utang yang tidak efektif. Utang tidak digelontorkan ke proyek-proyek pembangunan, digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak layak didanai oleh pinjaman. Situasinya sudah sangat memprihatinkan," katanya.
Untuk mengatasi situasi yang kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional itu, Fuad mengatakan jika mendapat mandat dari rakyat melalui Pilpres 2019, Prabowo-Sandi melakukan 2 hal yakni reformasi APBN dan membenahi total sektor penerimaan negara.
Reformasi APBN akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi defisit APBN, sehingga pemerintah bisa menekan utang atau setidaknya tidak ada utang baru. Reformasi APBN, bisa dimulai dari menyisir habis pos-pos pembiayaan yang tidak perlu dan selama ini membebani keuangan negara.
Selain itu, mengatasi kebocoran-kebocoran keuangan akibat praktek korupsi dan mark up anggaran. Sedangkan untuk penerimaan, Prabowo-Sandi harus dapat menciptakan sistem baru penerimaan yang business friendly. "Pemerintah dapat memulai dari diri sendiri, pejabat-pejabatnya memberikan keteladanan dengan hidup sederhana," katanya.
Sementara, Ramson Siagian mengatakan klaim pemerintahan Jokowi yang menggunakan utang untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, patut dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik 35.000 MW, tidak berjalan sesuai target.
"Hanya sekitar 5% yang beroperasi mendistribusikan listrik, sekitar 95% belum rampung," ujarnya.
Ramson yang juru debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menegaskan idealnya utang yang dilakukan pemerintah bisa menggenjot penerimaan negara untuk mencicil utang.
"Yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Malahan buat utang baru untuk menutupi utang. Istilahnya gali lubang tutup lubang," ujarnya.
